Home / Kasus Lombokdaily / Lombokdaily Nasional

SASAKA GEBRAK KEJATI: DANA SILUMAN DPRD NTB JANGAN JADI KASUS SILUMAN!

Redaksi

Rabu, 24 Juni 2026

URL berhasil dicopy

{"data":{"source_platform":"mobile_2","pictureId":"09e5cccd48c94c2982fad92da556c426","appversion":"8.3.0","stickerId":"","filterId":"","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"retouch","originAppId":"7356","exportType":"","editType":"","alias":"","enterFrom":"enter_launch","capability_key":["portrait"],"effect_type":"tool","effect_id":"portrait"},"source_type":"hypic","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"awgvo7gzpeas2ho6","template_id":"","filter_id":[],"capability_key":["portrait"]}"}

Tiga Tersangka Belum Cukup, Desak Bongkar Sampai Akar. Jangan Tebang Pilih!

MATARAM – Panas betul. Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, angkat suara keras soal kasus Dana Siluman DPRD NTB 2025. Katanya, Sasaka tetap monitor ketat, tidak akan lepas mata sampai kasus ini terang.

Sasaka kasih jempol dulu buat Kejati NTB yang sudah turun sejak Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan 10 Juli 2025 untuk telusuri dugaan dana non-Pokir. Dari situ, Kejati sudah tetapkan tiga tersangka: Indra Jaya Usman, Muhammad Nashib Ikroman, dan Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim yang diduga bagi-bagi dana ke anggota lain. Lebih dari 15 anggota dewan juga sudah kembalikan uang, totalnya lebih dari Rp2 miliar, dan sekarang jadi barang bukti jaksa.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tapi menurut Sasaka, sampai Juni 2026 ini berkas masih muter di penyidikan, belum P21. Padahal penyidik sendiri bilang pintu tersangka baru masih terbuka lebar. “Keadilan yang tertunda itu keadilan yang dikhianati. Jangan sampai dana siluman berubah jadi kasus siluman yang hilang ditelan waktu,” tegas Lalu Ibnu Hajar.

Karena itu, Sasaka Nusantara NTB kasih 4 desakan panas, pertama Tegak Lurus, Tanpa Tebang Pilih Usut sampai akar. Jangan berhenti di tiga orang. Siapa pun yang terima dana non-Pokir, baik di DPRD maupun eksekutif TAPD Pemprov, harus diproses sama. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kedua, Transparan dan Buka-bukaan Jangan ada ruang gelap. Umumkan ke publik: dana itu dari mana, untuk apa, siapa dalang utamanya. Warga NTB berhak tahu, sesuai KIP. ketiga. Kebut Penyidikan, Jangan Lingering Case. Sudah hampir setahun sejak SPRIN. Sasaka minta Kejati percepat pemberkasan. Jangan biarkan publik bosan menunggu. Terakhir. Lindungi Pelapor dan Jurnalis

Sasaka kecam keras intimidasi ke wartawan yang sempat muncul saat peliputan kasus ini. Kejati wajib kasih rasa aman. Tanpa wartawan bebas, kebenaran tidak akan terang. “Kami tidak anti DPRD, tidak anti Pemprov. Kami pro keadilan. Kalau Kejati tegak lurus, wibawa hukum NTB naik. Kalau main-main, kepercayaan rakyat runtuh. Sasaka siap kawal sampai P21 dan vonis pengadilan,” tutup Lalu Ibnu Hajar.|| Editor: Muhammad ROSIDI

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lombokdaily.net