LOMBOKDAILY.NET – Event MotoGP Indonesia tahun ini, tampaknya tak akan berjalan dengan mulus, pembayaran sejumlah lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tak kunjung selesai, akan picu masalah lain yang bisa menghambat.
Sebanyak 140 orang pemilik lahan di KEK Mandalika yang sebagian besarnya telah dijadikan sebagai lintasan sirkuit Mandalika akan melakukan aksi besar-besaran untuk menghalau perhelatan Seri 16 MotoGP yang rencananya digelar 13-15 Oktober 2023.
“Kami 140 orang pemilik lahan bersama ribuan masyarakat akan tetap menggagalkan pelaksanaan MotoGP ini selama lahan kami belum tuntas dibayar,” tegas salah seorang pemilik lahan, Gema Lazuardi kepada LOMBOKDAILY.NET, Kamis 5 Oktober 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gema Lazuardi yang memiliki lahan seluas 60 are di HPL 88 atau di tikungan 3 sirkuit Mandalika mengaku muak dengan janji-janji pembayaran lunas, namun hingga saat ini tak kunjung ditepati.
Karena itu, kata Gema, seluruh pemilik lahan bersama ahli-ahli waris akan mengambil tindakan tegas dengan memblokir akses jalan yang menuju Sirkuit Mandalika.
“Kami tidak rela lahan kami yang belum dibayar lunas digunakan untuk suatu apapun, lebih-lebih dimanfaatkan untuk memperkaya orang lain dari hasil gelaran MotoGP ini,” pungkas Gema Lazuardi.
Dan yang lebih membingungkan lagi, kata Gema, dirinya sampai saat ini rutin membayar lahan 60 are yang berada di HPL 88 yang telah dijadikan lintasan sirkuit Mandalika.
“Siapa yang ndak bingung, lahan sudah dipakai, tetapi tagihan pembayaran pajak masih ada, dan rutin saya bayar,” tutur Gema seraya menunjukkan bukti pembayaran pajak.
Dia menyebutkan, banyaknya kecelakaan maut yang selama ini terjadi di Sirkuit Mandalika terutama di tikungan tiga merupakan balasan doa para pemilik lahan yang terkabulkan.
“Ingat, doa orang-orang terzalimi akan dikabulkan. Karena itu, kami pesan kepada para pembalap agar lebih berhati-hati,” imbuh Gema Lazuardi.
Gema Lazuardi mengungkapkan hari ini akan bersurat terkait pembayaran lahan yang belum tuntas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Jaksa Agung dan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.
“Suratnya sedang kami buat dan segera kami kirim,” pungkas Gema Lazuardi.
