Komisi IV DPRD Sampaikan Ranperda Fasilitasi Pesantren

Selasa, 25 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombokdaily.net- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dengan Agenda membahas mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, berlangsung diruang Sidang Paripurna Lantai 2 Jontlak pada hari Senin 24 Maret 2025.

Beberapa agendanya di antaranya adalah penyampaian komisi IV terhadap ranperda tentang penyelenggaraan pesantren, penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap ranperda usul komisi lV tentang penyelenggaraan pesantren, penyampaian jawaban pengusil atas pendapat masing-masing fraksi dan pengambilan keputusan.

Ranperda tentang fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren resmi disetujui dari Ranperda usul Komisi IV menjadi Ranperda Usul DPRD setelah diketok oleh ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya akan dilakuka tahapan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPRD yang nantinya akan dijadwalkan oleh Badan musyawarah (Banmus).

Baca Juga :  Bupati Loteng HL Pathul Bahri Minta Petani Ikuti Pola Tanam

Juru bicara (Jubir) Komisi IV DPRD Lombok Tengah Ferdian Elmansyah, menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren mengatur mengenai kewenangan daerah untuk turut serta dalam penyelenggaraan pesantren,

yakni memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sarana dan prasarana pesantren sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari aspek kewenangan tersebut, ranperda tentang penyelenggaraan pesantren ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Misalnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, udnang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Baca Juga :  Lombok Tengah Raih Juara Umum STQH XXVIII NTB 2025, Siap Melaju Ke Tingkat Nasional di Kendari

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar komisi IV mengajukan rancangan peraturan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Ranperda ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial, dan ekonomi. dengan adanya regulasi daerah, pesantren mendapat perlindungan dari kebijakan yang dapat menghambat perkembangannya.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Dengan ranperda, pemerintah daerah dapat mengatur standar mutu pendidikan di pesantren agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri khas dan tradisi keilmuan islam yang sudah ada.

 

3. Dukungan anggaran dan fasilitas Ranperda ini akan mengatur alokasi anggaran dari APBD untuk mendukung pesantren, baik dalam bentuk bantuan operasional, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik.

4. Pemberdayaan Santri dan Alumni

Ranperda ini mencakup program pemberdayaan santri, seperti pelatihan keterampilan, akses ke dunia kerja, hingga kemudahan dalam pengakuan ijazah bagi lulusan pesantren agar dapat bersaing di berbagai sektor.

5. hubungan dengan pemerintah daerah

Dengan adanya ranperda ini, hubungan antara pesantren dan pemerintah daerah menjadi lebih jelas dalam hal koordinasi, pendampingan, serta sinergi dalam pembangunan daerah berbasis keagamaan dan sosial.

Baca Juga :  Tiga Desa Diloteng Dapat Penghargaan Dari Komisi Informasi NTB

6. Pencegahan Radikalisme dan Penguatan Moderasi Beragama

Ranperda ini juga dapat menjadi instrumen dalam menjaga pesantren dari pengaruh radikalisme dengan mendorong kurikulum yang berlandaskan islam rahmatan lil ‘alamin serta moderasi beragama. Rapat ini dihadiri oleh Sejumlah Anggota DPRD. (**).

Penulis : Rossi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lombokdaily.net

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Lombok Tengah Raih Juara II Nasional Digitalisasi Website Desa
Perkuat Keterbukaan Informasi, Diskominfo Lombok Tengah Dorong Desa Makin Digital
SAMARA LOMBOK BORONG DUA PENGHARGAAN PROPERTI NASIONAL
Desa di Lombok Tengah Diajak Melek Digital Lewat KIM
Wabup Nursiah Ajak Petani Melek Teknologi
25 Tahun Otonomi Daerah, Lombok Tengah Masih Bergantung ke Pusat
Meriah! Lombok Tengah Gelar Lomba Cipta Menu MBG di Halaman Kantor Bupati
Warga Sukaraja Titip Harapan di Reses HL Pelita Putra SH. Dari Bak Sampah Hingga Pembinaan Pemuda
Berita ini 21 kali dibaca

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Kamis, 19 November 2026 - 19:00 WIB

Lombok Tengah Raih Juara II Nasional Digitalisasi Website Desa

Rabu, 18 November 2026 - 17:57 WIB

Perkuat Keterbukaan Informasi, Diskominfo Lombok Tengah Dorong Desa Makin Digital

Rabu, 18 November 2026 - 10:02 WIB

SAMARA LOMBOK BORONG DUA PENGHARGAAN PROPERTI NASIONAL

Rabu, 18 November 2026 - 03:45 WIB

Desa di Lombok Tengah Diajak Melek Digital Lewat KIM

Rabu, 11 November 2026 - 13:43 WIB

25 Tahun Otonomi Daerah, Lombok Tengah Masih Bergantung ke Pusat

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERBARU

Pemerintahan Lombokdaily

Lombok Tengah Raih Juara II Nasional Digitalisasi Website Desa

Kamis, 19 Nov 2026 - 19:00 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Perkuat Keterbukaan Informasi, Diskominfo Lombok Tengah Dorong Desa Makin Digital

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:57 WIB

Polemik Lombokdaily

Surat Desa Jadi Biang Keributan, Suami Sah Protes Istri Nikah Lagi

Rabu, 18 Nov 2026 - 15:51 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

SAMARA LOMBOK BORONG DUA PENGHARGAAN PROPERTI NASIONAL

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:02 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Desa di Lombok Tengah Diajak Melek Digital Lewat KIM

Rabu, 18 Nov 2026 - 03:45 WIB