NASKAH BERITA SIAP CETAK
PRAYA, Lombok Tengah – Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si akhirnya buka suara terkait kondisi keuangan RSUD Praya yang menjadi sorotan DPRD Lombok Tengah.
Hal itu disampaikannya menanggapi laporan yang disampaikan ke DPRD oleh Badan Anggaran terkait realisasi anggaran RSUD Praya hingga saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wabup Nursiah mengakui, salah satu pemicu utama krisis di RSUD Praya adalah pelambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan.
“Selain pelambatan pembayaran dari BPJS, sampai sekarang tidak ada realisasi. Itu saja yang jadi kendala utama,” ujar Nursiah.
Namun menurutnya, persoalan tidak hanya berhenti di BPJS. Ia menyoroti adanya pembengkakan anggaran yang tidak seimbang dengan pendapatan.
Dari data yang dibahas di DPRD, anggaran untuk pos tertentu dianggarkan hingga 800 persen, namun realisasinya justru menyebabkan beban belanja membengkak. Termasuk di dalamnya kebutuhan personalia dan kebutuhan obat-obatan.
“Obat itu apakah untuk peserta atau stok obat, itu adalah bagian dari personalia yang harus dihitung cermat,” jelasnya.
Terkait upaya percepatan pembayaran, Wabup menyebut hal ini merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.
“Ya ini kan tahun-tahun sebelumnya ya. Ada pengurangannya, ada penyelesaian yang harus dituntaskan. Jadi intinya itulah yang jadi persoalannya,” katanya.
Untuk ke depan, Pemkab Lombok Tengah mendorong langkah efisiensi internal di tubuh RSUD Praya. RSUD Praya sebagai BLUD dengan anggaran yang disebut mencapai 27 Miliar dan terintegrasi dari berbagai sumber, termasuk DPRD, harus mampu menunjukkan keseimbangan yang jelas antara pendapatan dan belanja.
Salah satu bentuk efisiensi yang disiapkan adalah penataan program kepegawaian dan optimalisasi pendapatan dari pasien yang berkunjung.
“Bukan berarti tidak bergerak, arahnya nanti untuk menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Terus didorong. Ini kan BLUD, jadi pendapatan itu direncanakan dari pasien yang berkunjung, bukan dari pajak daerah,” tegas Nursiah.
Ia menegaskan, RSUD Praya sebagai rumah sakit rujukan utama di Lombok Tengah tidak boleh hanya bergantung pada APBD. Manajemen harus kreatif meningkatkan layanan agar kunjungan pasien meningkat, sehingga pendapatan BLUD juga naik dan tidak terus defisit. | Editor : Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
