Ban Dibakar, Aliansi Pemuda Seret Dugaan Korupsi 2025 ke Kejati NTB
PRAYA — Asap hitam membubung di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Kamis, 21 Mei 2026. Bukan kebakaran. Itu amarah warga yang dibakar.
Ruang hearing pagi itu berubah jadi medan tempur. Aliansi Pemuda Lombok Tengah datang dengan koper data. Isinya: dugaan mark-up, spek fiktif, volume dikerek, harga digelembungkan. Belanja barang dan jasa 2025 dibedah, dan hasilnya busuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dinas ini seperti beli kerupuk harga emas. Uang miliaran mengalir, tapi fisik di lapangan cuma remah-remah,” hardik Ketua Aliansi, Lalu Aji Darmawan, SH, di depan peserta hearing yang panas.
Fakta yang Dibongkar Aliansi:
Dugaan Pelanggaran Temuan di Lapangan. Mark-up harga pengadaan. Harga jauh di atas standar pasar. Spesifikasi dan volume fiktif.Realisasi fisik tak sebanding dengan anggaran. Pengondisian penyedia.
Proses lelang diduga dikunci untuk kroni. Dokumen hilang. SP2D, kontrak, berita acara banyak yang raib. Bagi aliansi, hilangnya dokumen bukan kelalaian. Itu jejak yang sengaja dihapus. “Korupsi menggerogoti kesejahteraan rakyat sampai ke sumsum,” tegas Lalu Aji bersama Sekretaris Hongky Candra.
Hearing itu gagal total. Kepala Dinas tak berani muncul. Hanya Plt Sekretaris yang disodorkan. Massa menolak mentah-mentah. Tak punya kewenangan, tak bisa ambil keputusan. Kekecewaan meledak jadi kobaran ban.
Aliansi tak berhenti. UU KIP, PP Partisipasi Publik, UU Pelayanan Publik mereka bawa sebagai senjata. Empat tuntutan ditembakkan: buka seluruh dokumen pengadaan 2025. Dari kontrak, berita acara, foto realisasi, sampai SP2D dan lampirannya.
Senin depan, mereka janji turun lagi. Lebih besar, lebih keras. Setelah mengguncang Dinas, target berikutnya Kejati NTB. Laporan resmi sudah disiapkan.
Hingga berita ini naik cetak, Dinas Pendidikan Lombok Tengah memilih bungkam. Kepala Dinas hilang, jawaban kosong.
Semboyan aliansi menusuk: Berpikir Jernih, Bertindak Jujur, Tolak Korupsi Dalam Segala Bentuknya.
Ini bukan sekadar soal proyek. Ini soal hak anak-anak Loteng yang dirampok atas nama pendidikan.
Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
