Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026, di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (24/2). Kegiatan ini menjadi langkah strategis mempercepat layanan pendidikan inklusif berbasis data di daerah.
Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, H.Lalu Wiranata, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi–validasi asesmen lanjutan yang tengah dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam, yakni 540 siswa kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan layanan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., (tautan tidak tersedia), menegaskan bahwa data tersebut merupakan dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak secara strategis. Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Pemkab Lombok Tengah berharap setiap komitmen dukungan dirumuskan secara jelas dan terukur sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh anak-anak. “Forum ini adalah momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak Lombok Tengah. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” tutup Wakil Bupati. (Toh).
Penulis : Rossi
Editor : TOH
Sumber Berita : Lombokdaily.net
