LOMBOKDAILY.NET – Sejumlah dugaan kejanggalan “menyeruak” setelah Komisi Pemilihan Umun (KPU) Lombok Tengah (Loteng) umumkan penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa se-Loteng.
Pada surat pengumuman yang diterbitkan KPU Loteng dengan nomor: 168/PP.04.2-Pu/5202/4/2024 tentang hasil penetapan seleksi anggota PPS pada pilkada Loteng 2024, rata-rata nama yang dinyatakan lulus, memiliki nilai terendah saat tes tulis dan tes wawancara.
Dari data yang didapatkan LSM Deklarasi melalui akun KPU Loteng, sejumlah nama yang mendapatkan nilai tertinggi di masing-masing desa, ternyata malah menjadi cadangan dan bahkan jadi cadangan pada nomor terakhir.
“Dari sekian banyak yang mendaftar di masing-masing desa, KPU menjaring hingga 5 peserta dengan urutan nilia tertinggi hingga terendah pada saat tes tulis dan wawancara. Anehnya yang dinyatakan lulus jadi PPS malah ada yang nilai terendah,”ungkap Ketua LSM Deklarasi Agus Sukandi, Sabtu 25 Mei 2024 kepada sejumlah wartawan di Praya.
Dari data yang diperolehnya lanjut Agus, ada peserta inisial HA asal Desa Bebuak Kecamatan Kopang dengan nilai 59 dan itu tertinggi dari peserta se-Loteng, malah tidak lulus dan menjadi cadangan nomor terakhir. Hal yang sama juga terjadi pada peserta dengan 6 besar tertinggi se-Loteng, juga tidak lulus malah jadi cadangan nomor terakhir.
“Lalu apa yang menjadi tolok ukur KPU Loteng menetapkan 3 anggota PPS di masing-masing desa ini? Kalau ternyata yang diluluskan malah yang punya nilai terendah,”imbuh Agus penuh tanda tanya.
Pada saat tes wawancara lanjut Agus, yang dilibatkan sebagai pewawancara adalah Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Di salah satu kecamatan, ada PPK yang saat wawancara mengeluhkan adanya peserta dari PPS pada pemilu sebelumnya yang kinerjanya buruk.
Keluhan itu, disampaikan langsung dihadapan peserta yang sebelumnya menjadi PPS saat pemilu legeslatif dan presiden, yang ternyata mendaftar lagi jadi PPS pada pilkada 2024. Oknum PPS itu malah mendapatkan nilai terendah, namun tetap dinyatakan lulus oleh KPU Loteng.
“Sudah jelas kinerjanya buruk, kok tetap diluluskan. Ini malah membikin masyarakat jadi berspekulasi macamacam,”tandas Agus.
Wajar saja kalau pihaknya imbuh Agus, menduga KPU Loteng punya agenda tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan calon nanti, dengan cara meluluskan orang-orang tertentu menjadi anggota PPS, padahal mereka memiliki nilai terendah.
Apalagi kalau yang lulus yang paling parah tidak terlihat ikut tes wawancara oleh kawan-kawanya yang lain. Atau bisa jadi, yang lulus ada hubungan keluarga dengan orang-orang yang bekerja di KPU Loteng.
“Itu kan tidak boleh, maka KPU harus segera melakukan revisi atas keputusanya dan mengganti anggota PPS yang diluluskanya dengan mereka para peserta dengan nilai tertinggi,”tandas Agus.
Ketua KPU Loteng, Hendri Harliawan dikonfirmasi via WA terkait hal tersebut, tidak memberikan tanggapan.
