Jawaban Panjang Bupati Pathul Bahri di Paripurna 14 September – Dari mutasi pejabat yang terkunci sistem, aset mangkrak, hingga janji 25 KM jalan mulus dan Sade bangkit sebelum MotoGP
PRAYA – Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2026, Rabu 16 September 2026, berubah jadi panggung klarifikasi paling lengkap. Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menjawab telak semua fraksi, dari Gerindra hingga Golkar, PKB, dan Demokrat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di depan Ketua Haji Lalu Ramdan, S,Ag, Wakil Ketua Lalu Muhammad Ahyar, Anggota DPRD, Forkopimda dan Ketua PN Praya, Bupati membuka dengan satu kunci, sabuk fiskal harus diketatkan.
1. Soal Efisiensi & Genjot PAD Rp 67,43 Miliar
Menjawab Fraksi Gerindra soal transfer pusat yang turun, Bupati sepakat harus efisien dan rasionalisasi belanja yang kurang produktif.
Untuk menutup lubang itu, target PAD di Perubahan APBD 2026 naik Rp 67,43 Miliar, yang sebagian besar Rp 62,17 Miliar dari Pajak Daerah. Bukan asal naik, kata Bupati, realisasi per 11 September 2026 saja sudah Rp 262 Miliar dari target Rp 320 Miliar atau 81,89%.
“Insya Allah target 100% tercapai akhir tahun,” tegasnya.
Strateginya dibongkar, pemutakhiran data pajak, kerjasama pihak ketiga untuk database PBB-P2, intensifikasi dan ekstensifikasi, masifkan Aplikasi MATA LAPAK, hingga pengawasan dan penagihan wajib pajak yang menunggak. Sumbernya dari Pajak Air Tanah, BPHTB, PBJT Makan-Minum, Listrik, Perhotelan, Hiburan, dan Opsen BBNKB.
Kenaikan Dana Transfer juga dijelaskan, bukan hadiah cuma-cuma. Itu berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil pusat dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi untuk program Desa Berdaya guna entaskan kemiskinan ekstrem.
2. Jukir Nakal Bikin Wisatawan Kabur & Pengangguran
Dua isu sensitif Gerindra dijawab sekaligus. Soal pengangguran terbuka, anggaran difokuskan lewat Dinas Tenaga Kerja untuk Job Fair, program vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pelatihan wirausaha yang link and match dengan kebutuhan KEK Mandalika.
Soal Juru Parkir liar di destinasi yang viral di medsos, Bupati tak mengelak.
“Ini berdampak negatif pada kunjungan wisatawan,” akunya.
Pemda sudah rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dishub, BKAD, DPMPTSP, Satpol-PP, Camat dan Desa di Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya, Batukliang Utara plus ITDC. Langkahnya, pendataan, pembinaan berkala, penetapan tarif resmi, standarisasi layanan, pemberian atribut dan kartu pengenal resmi berbasis Pokdarwis.
3. Mutasi Molor, Jabatan Kosong & Aset Mangkrak
Fraksi Golkar menyoroti kekosongan jabatan yang terkesan diulur-ulur. Bupati membeberkan fakta teknis.
Sejak pelantikan 20 Februari 2025, sistem mutasi baru terbuka pada 20 Oktober 2025. Sebelum itu sistem terkunci. Namun Pemda sudah tuntas lakukan uji kompetensi, assessment manajemen talenta, dan Diklatpim 3.
“Belum terisi bukan karena tidak percaya SDM. Kita punya banyak ASN kompeten. Tapi harus the right man on the right job sesuai UU ASN No 20 Tahun 2023,” jelasnya. Plt tetap dievaluasi agar roda pemerintahan jalan.
Soal aset daerah mangkrak, Pemda lakukan inventarisasi, appraisal dan tawarkan skema kerjasama ke pihak kredibel agar jadi sumber PAD, bukan jadi beban. Pinjam pakai yang tidak sesuai peruntukan akan ditertibkan.
Soal pengangkatan kembali Direksi PDAM Tirta Ardhia Rinjani, Bupati memastikan itu sah tanpa Pansel sesuai Permendagri 37/2018 dan Perda No 22/2022 karena berbasis evaluasi kinerja ketat. Untuk 1 kursi direksi kosong karena sudah 2 periode, baru akan lewat Pansel.
4. Jalan Rusak 25 KM & Tragedi 352 Siswa Keracunan MBG
Untuk infrastruktur, pagu belanja modal jalan ditambah Rp 73,06 Miliar untuk menangani kurang lebih 25 KM jalan rusak berat yang tersebar di hampir semua kecamatan, prioritaskan konektivitas sentra pertanian dan perbatasan. Opsi pinjaman daerah? Bupati hati-hati, harus kajian terukur agar tidak bebani fiskal jangka panjang. Saat ini dikejar lewat Inpres Jalan Daerah untuk ruas Selangit-Kumbak, dan DAK 2027 untuk Ketangan-Kelekuh.
Yang paling menyita perhatian adalah kasus dugaan keracunan massal program MBG di Batukliang yang menimpa 352 siswa.
Pemda menyatakan prihatin mendalam. Semua korban sudah dibawa ke Puskesmas terdekat, observasi sekitar tiga jam dan diperbolehkan pulang, termasuk 1 siswa yang sempat diinfus.
“BGN sudah berikan suspend operasional sementara terhadap SPPG terkait. Dinkes kerjasama dengan BPOM Mataram uji sampel. Satgas Kabupaten sudah undang seluruh Kepala SPPG untuk evaluasi total,” tegas Bupati.
5. Dari Kemarau, PPPK, Hingga UHC dan Pendidikan
Dampak kemarau panjang dijawab dengan pola tanam hemat air, pompanisasi, optimalisasi sumur, mitigasi puso, hingga siaga dropping air bersih oleh BPBD dan PDAM serta pengawasan pendakian Rinjani jalur Loteng.
Soal PPPK paruh waktu jadi penuh waktu dan harapan PPPK usia di atas 35 tahun bisa ikut CPNS, Bupati menegaskan itu kewenangan penuh pusat. Pemda hanya bisa advokasi ke KemenpanRB dan BKN untuk kebijakan afirmasi dengan tetap prinsip meritokrasi.
Untuk UHC, Bupati janji tidak hanya kartu aktif, tapi pelayanan harus naik kelas: jaminan obat lewat aplikasi E-Puskesmas dan RKO agar tidak stockout, integrasi pelayanan primer di Puskesmas hingga Pustu, pelatihan hospitality nakes, audit mutu dan kanal aduan realtime, serta revitalisasi Pustu dan Posyandu.
Di sektor pendidikan, prioritas tetap: bantuan perlengkapan sekolah untuk keluarga kurang mampu cegah putus sekolah, digitalisasi kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat, dan peningkatan kesejahteraan guru lewat tunjangan sertifikasi dan pelatihan kurikulum mendalam.
Rapat ditutup dengan harapan sinergi DPRD dan Pemda tetap harmonis demi mewujudkan Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis.| Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
