Sentilan Menohok NasDem: OPD Banyak Kosong, Kerjaan Numpuk di Akhir Tahun, Jalan Antar Desa Rusak
LOMBOK TENGAH – Kenaikan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah 2026 sebesar lebih dari Rp128 Miliar disambut apresiasi sekaligus hujan kritik pedas. Fraksi NasDem DPRD Loteng melayangkan 6 catatan menohok terhadap pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Minggu, 14 September 2026.
Juru bicara Fraksi NasDem, Wirman Hamzani, membuka pidatonya dengan rasa prihatin mendalam atas Tragedi Sade. Kebakaran besar yang melanda Desa Wisata Sade disebut bukan sekadar musibah materi, tapi luka budaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sade tidaklah sekadar sebuah Desa Wisata. Lebih dari itu, ia salah satu simbol dan benteng keberadaan adat tradisi kita di tengah gempuran arus modernisasi yang masif,” tegas Wirman di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan jajaran OPD.
Fraksi NasDem mendorong rekonstruksi Sade tidak asal bangun. Pemerintah pusat, Pemprov NTB, dan Pemkab Loteng diminta duduk bersama dengan memperhatikan identitas fisik budaya dan perlindungan kawasan secara terukur. “Sade saat ini bukan hanya milik kita di Lombok Tengah, namun sudah menjadi milik NTB, bahkan aset budaya bangsa secara nasional,” ujarnya.
Fraksi NasDem mencatat APBD Loteng yang semula Rp2 Triliun 491 Miliar 105 Juta 897 Ribu 327 Rupiah naik menjadi Rp2 Triliun 619 Miliar 400 Juta 373 Ribu 343,66 Rupiah. Kenaikan ini dinilai sebagai bentuk keberanian dan semangat kemandirian fiskal, terutama dari sisi PAD. Potensi KEK Mandalika, pertanian, UMKM, hingga ekonomi kreatif juga dinilai sudah sejalan.
Namun pertanyaan besarnya, sejauh mana pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat?
Inilah 6 catatan kritis Fraksi NasDem:
1. Kerja OPD Lambat, Suka Numpuk di Akhir
Fraksi NasDem menyoroti penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Progres program selalu lambat dan menumpuk di akhir tahun, yang berujung pada kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.
2. Banyak Kursi OPD Kosong, Pemkab Tak Percaya SDM Sendiri?
Masih bertemali dengan poin pertama, NasDem mempertanyakan banyaknya kekosongan pejabat OPD. Dorongan untuk segera mengisi jabatan sudah berkali-kali disampaikan. “Apakah pemerintah sedang tidak mempercayai SDM-nya sendiri? Apakah SDM kita masih dianggap tidak kredibel?” sindir Wirman dengan nada sarkas.
3. Jalan Rusak Jadi Keluhan Utama Reses
Infrastruktur jalan menjadi temuan paling banyak saat reses. Warga di tiap kecamatan protes keras. Dengan keterbatasan fiskal, NasDem menyarankan pemerintah fokus pada perawatan dan perbaikan jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan.
4. Lombok Tengah Menah Tandur vs Peteng Dendeng
Soal layanan publik, NasDem kembali mendorong program Satu Meter Kwh untuk dusun. Jangan sampai slogan Lombok Tengah Menah Tandur (Terang Benderang) berbanding terbalik dengan kenyataan Lombok Tengah Peteng Dendeng (Gelap Gulita). Selain itu, minimnya TPS sampah di Kota Praya juga disorot. “Kita mendorong masyarakat peduli lingkungan, tapi sarana pendukungnya belum maksimal. Penambahan depo TPS wajib dilakukan,” tegasnya.
5. Digitalisasi OPD Jangan Cuma Wacana
Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk merapikan sistem dan mempermudah pelayanan, terutama di OPD penghasil Pendapatan Daerah. “Ini bukan wacana baru, ini sudah dari dulu disampaikan. Harus jadi prioritas,” katanya.
6. Polemik Pengangkatan Direksi Perumda Tirta Ardhia Rinjani
Ini yang paling menyedot perhatian publik. Aksi demonstrasi beberapa hari terakhir di Loteng menyoroti keputusan pemerintah mengangkat kembali Direksi Perumda Tirta Ardhia Rinjani tanpa melalui Pansel.
Fraksi NasDem mengakui regulasi memang membolehkan, namun sebagai BUMD milik rakyat, pemerintah harus transparan menjelaskan alasan pengangkatan, termasuk soal keberhasilan perusahaan dan pencapaian target. kontrak kerja sesuai Perbup. NasDem juga mendesak agar kekosongan formasi Dewan Pengawas dan Direksi tidak dibiarkan berlarut karena bisa mengganggu kinerja perusahaan. Pansel harus segera dibentuk.
Pemandangan umum tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh amanah pembangunan dapat dilaksanakan demi kemajuan Lombok Tengah. Dokumen resmi ditandatangani Ketua Fraksi Ahmad Syamsul Hadi, SH., Wakil Ketua Murdani, S.IP., MH., Sekretaris Ki Agus Azhar, SH., serta anggota Lalu Galih Setiawan, S.IP., dan Muhamat Saleh. | Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
