LOMBOK TENGAH – Kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Repuk Puyung, Kecamatan Batukling Lombok Tengah, pada 11 September 2026, harus menjadi alarm keras nasional. Pakar Lingkungan NTB, Dr. (C). Nujumuddin, M.Si., mendesak pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi bermain di tataran administratif, melainkan melakukan audit total terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Menurutnya, selama ini audit SPPG hanya terjebak pada kelengkapan dokumen. Padahal, dapur yang setiap hari memproduksi ribuan porsi untuk anak sekolah adalah zona risiko tinggi.
“Kasus MBG Repok Puyung jangan hanya dilihat sebagai sebuah kejadian, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem. Pemerintah perlu melihat secara langsung apakah SPPG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi dan lingkungan,” tegas Nujumuddin, Sabtu (12/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audit Jangan Cuma di Atas Kertas
Nujumuddin menegaskan, siapa yang berhak dan wajib mengaudit total SPPG adalah BGN Pusat bersama tim independen gabungan: BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Ahli Keamanan Pangan. Bukan BGN daerah yang mengaudit dirinya sendiri.
Pemeriksaan harus turun langsung ke lapangan dan menyentuh:
Sumber air bersih dan layak konsumsi. Kebersihan dapur, sanitasi dan pengelolaan limbah. Kondisi peralatan masak dan penyimpanan bahan pangan. Proses pengolahan, tata boga dan tata hidang. Distribusi makanan hingga ke meja siswa. Kompetensi dan sertifikasi tenaga penjamah makanan
“Jangan sampai dokumennya lengkap, tetapi kondisi dapurnya tidak menggambarkan standar yang seharusnya. Negara harus mengetahui bagaimana makanan itu diproses sebelum sampai ke meja anak-anak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kompetensi tenaga kerja. Pengelolaan makanan massal tidak bisa diserahkan kepada tenaga tanpa pemahaman higiene, sanitasi, dan gizi.
Kritik Pedas: BGN NTB Anti Saran?
Dalam pernyataannya, Nujumuddin melontarkan kritik keras terhadap kinerja BGN wilayah NTB.
“Saya masih melihat pihak BGN NTB selalu bergentayangan di seputaran Lombok ini. Sepertinya anak-anak BGN super kebal anti saran dan masukan dari orang lain,” ungkapnya.
Ia bahkan meminta BGN Pusat untuk mengevaluasi total personel BGN Provinsi.
Bisnis Jangan Kalahkan Nyawa Anak
Nujumuddin mengingatkan, MBG adalah program pelayanan publik, bukan sekadar proyek bagi-bagi porsi. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap orientasi bisnis yang berlebihan di tubuh SPPG.
“Efisiensi memang penting. Pelaku usaha juga mempunyai ruang dalam penyelenggaraan program. Tetapi jangan sampai jumlah porsi dan keuntungan menjadi ukuran utama, sementara keselamatan anak ditempatkan di belakang. Ini makanan untuk anak-anak, bukan sekadar transaksi bisnis,” tegasnya.
Desakan Transparan ke Presiden
Pakar yang vokal soal isu lingkungan ini meminta Presiden tidak hanya menerima laporan jumlah porsi yang dibagikan.
“Presiden perlu mendapatkan gambaran yang utuh. Berapa SPPG yang sudah memenuhi standar sanitasi? Berapa tenaga yang sudah dilatih? Berapa kejadian gangguan kesehatan yang dilaporkan? Apa hasil investigasinya dan apa tindakan korektifnya? Semua itu harus transparan,” katanya.
Menurutnya, orang tua berhak tahu makanan yang dikonsumsi anaknya aman atau tidak.
Ia menutup dengan ultimatum tegas: Jika hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran standar keamanan pangan, hentikan sementara operasional SPPG tersebut.
“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru sistem diperbaiki. Kalau memang ada pelanggaran, hentikan sementara, evaluasi, perbaiki dan pastikan aman sebelum beroperasi kembali. Sebelum berbicara tentang makanan bergizi, negara harus memastikan terlebih dahulu bahwa makanan yang diberikan kepada anak adalah makanan yang aman. Keselamatan anak tidak boleh dikalahkan oleh target porsi, kecepatan distribusi ataupun kepentingan bisnis,” pungkasnya. Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
