Belanja Naik 12% Pendapatan Hanya 5% – Fraksi PKS Soroti Kesehatan Fiskal Lombok Tengah
PRAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menerima Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis terkait keseimbangan fiskal dan prioritas belanja.
Pemandangan umum Fraksi PKS disampaikan juru bicara Fraksi, Tubagus Danarki, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagi Fraksi PKS, Perubahan APBD bukan semata-mata perubahan angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen kebijakan publik yang secara langsung menentukan seberapa jauh pemerintah hadir menjawab persoalan masyarakat,” kata Danarki.
Pertanyaan mendasar yang diajukan PKS, apakah perubahan anggaran ini benar-benar membuat kehidupan masyarakat Lombok Tengah menjadi lebih baik.
Soroti Kesenjangan Pendapatan dan Belanja
Fraksi PKS mencermati kondisi fiskal daerah yang masih tergantung besar pada dana transfer pusat.
Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah direncanakan naik 5,15 persen atau sebesar Rp128.294.476.016,66 dari semula Rp2,491 triliun menjadi Rp2,619 triliun.
Sementara di sisi lain, belanja daerah justru naik lebih tinggi, yakni Rp299.773.426.910,92 atau sekitar 12 persen, dari Rp2,482 triliun menjadi Rp2,782 triliun.
“Kenaikan belanja jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar Perubahan APBD tidak sekadar menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga tetap menjaga kesehatan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang,” tegasnya.
PAD Naik Rp67 Miliar, PKS Minta Transparan
Fraksi PKS juga menyoroti peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp67.431.051.716,66 menjadi Rp602.157.630.716,66.
PKS meminta Pemda memberikan penjelasan terukur mengenai sumber tambahan PAD tersebut.
“Jangan sampai peningkatan PAD justru dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pungutan, sementara potensi ekonomi yang lebih besar belum tergarap secara maksimal. Target yang ditetapkan bukan sekadar angka administratif, tetapi memiliki dasar perhitungan yang realistis,” ujarnya.
Infrastruktur Jalan dan SiLPA Nol Rupiah
Terkait belanja, Pemda menyebut peningkatan digunakan untuk belanja wajib dan mengikat, pembayaran kewajiban kepada desa dan pihak ketiga, UHC, BPJS Ketenagakerjaan bagi PPPK paruh waktu, serta program prioritas nasional.
Untuk infrastruktur jalan, Pemda mengalokasikan tambahan belanja modal sekitar Rp73,06 miliar. Fraksi PKS mengapresiasi, namun mengingatkan agar penentuan prioritas dilakukan secara objektif.
“Harus berdasarkan tingkat kerusakan, kepadatan aktivitas masyarakat, konektivitas antarkawasan, akses terhadap pusat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta dampaknya terhadap produktivitas,” kata Danarki.
PKS juga meminta penjelasan mendalam terkait proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar nol rupiah, yang sebagian besar penerimaan pembiayaannya berasal dari penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya berdasarkan audit BPK.
“Target SiLPA nol rupiah memang menunjukkan keinginan mengoptimalkan anggaran. Tapi jangan sampai target penyerapan yang terlalu tinggi justru mendorong pelaksanaan kegiatan tergesa-gesa di akhir tahun dan mengurangi kualitas pekerjaan,” ujarnya.
“Yang kita perlukan bukan sekadar anggaran terserap 100 persen, tetapi manfaat anggaran dirasakan 100 persen oleh masyarakat,” tegas Danarki.
Di sektor pendidikan, PKS menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan mengurangi perhatian terhadap kualitas pembelajaran, sarana prasarana, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Di akhir penyampaian, Fraksi PKS mendorong penguatan transparansi melalui keterbukaan informasi, digitalisasi pengawasan, dan evaluasi program berdasarkan hasil.”Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya,” tutupnya.| Editor : Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
