Juru Bicara Fraksi Golkar Bq Fatmawati Dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senen 15/6/2026/
PRAYA – Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah, Senin 15 Juni 2026, berlangsung panas. Fraksi Partai Golkar yang dibacakan juru bicaranya, Bq Patmawati, memberi catatan tajam untuk Pemda Loteng soal LPJ APBD 2025.
Ada 3 sorotan utama yang disampaikan Golkar:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Tolak sawah diserahkan ke Perusda
Fraksi Golkar menolak rencana penyerahan lahan sawah dan pembibitan pertanian di Desa Mertak Tombok ke Perusda PT Lombok Tengah. Menurut Golkar, langkah ini tidak populer dan tujuannya tidak jelas.
2. 449 Kepsek dilantik, SK nya mana?
Pada 30 Januari 2026, Bupati Loteng melantik 449 Kepala Sekolah SD/SMP. Sampai sekarang, kata Golkar, SK definitifnya belum keluar. Akibatnya sekolah ribut, rapor siapa yang tanda tangan jadi bingung. Padahal data Kepsek nasional di BKN sudah dikunci sejak 1 Januari 2026.
Golkar juga menyoroti ada guru P3K yang masa kerjanya belum 8 tahun ikut dilantik jadi Kepsek. “Apakah Loteng kekurangan kader sampai harus begitu? Mana meritokrasinya?” tanya Fraksi Golkar Fatmawati
3. RSUD Praya disorot
Pelayanan pasien di RSUD Praya diminta jadi perhatian serius. Fraksi Golkar menyebut pelayanan masih rendah, sering ada protes soal BPJS, bahkan ada penolakan pasien sampai pemulangan pasien yang masih kritis. Manajemen keuangan RSUD, terutama kerjasama vendor alkes dan obat-obatan, juga diminta dikontrol ketat.
Meski dengan catatan-catatan itu, Fraksi Golkar menyatakan setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya.
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Loteng, H. Lalu Ramdan, S.Ag, di Ruang Sidang Utama DPRD, Praya.||
Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
