Dari soal tunjangan guru hingga penanganan kebakaran Desa Adat Sade, Bupati Pathul Bahri pastikan fiskal sehat dan pembangunan tidak berhenti
PRAYA – Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 berlangsung alot dan penuh catatan kritis. Di atas podium, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP. menjawab satu per satu desakan 7 fraksi dengan satu benang merah: keuangan daerah memang terbatas, tapi pelayanan dasar tidak boleh kendor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penanganannya sesuai kemampuan fiskal daerah sehingga keberlanjutan proses belajar mengajar diharapkan dapat berjalan dengan baik,” tegas Bupati mengawali jawabannya.
Isu paling panas soal kesejahteraan guru langsung dijawab tuntas. Pemda memastikan optimalisasi fasilitasi tunjangan sertifikasi bagi guru ASN dan Non-ASN, serta upah bagi tenaga pendidik PPPK. Tak hanya soal tunjangan, guru Loteng juga akan digembleng lewat program pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi digital, literasi dan numerasi.
SILPA Nol Rupiah, Tanda Disiplin Fiskal
Menjawab sorotan Fraksi PKS dan PPP soal SILPA, Bupati meluruskan. Proyeksi SILPA tahun sebelumnya yang naik didasarkan hasil audit resmi BPK-RI. Sementara untuk tahun berkenaan 2026, SILPA sengaja dipatok NOL rupiah.
“Ini sebagai cerminan komitmen disiplin fiskal. Seluruh pagu anggaran yang direncanakan harus terserap efektif hingga akhir tahun,” jelasnya.
Terkait PAD dan dana transfer yang belum maksimal, Bupati mengaku sudah melakukan evaluasi triwulanan melalui rapat pengendalian anggaran. Mulai dari membandingkan target-realisasi, analisis tren pertumbuhan, hingga menggali persoalan di lapangan untuk setiap objek PAD.
Untuk transparansi, Pemda mengaku sudah bertransformasi. Tidak lagi hanya mengejar serapan anggaran atau output.
“Kini kita ubah paradigma dari output ke outcome. Keberhasilan tidak hanya diukur dari habisnya anggaran, tapi seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hal itu diperkuat dengan penerapan target SMART melalui RPJMD 2025-2029 dan penguatan SAKIP untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar value for money.
Dari Mata Lapak Hingga Sampah Praya
Fraksi NasDem yang menyoroti lambatnya progres kegiatan dan penumpukan proyek akhir tahun juga dijawab. Bupati berjanji mendorong kedisiplinan pengadaan barang/jasa di setiap OPD agar tidak ada lagi kejar tayang di bulan Desember.
Soal penerangan jalan dusun dan tumpukan sampah di Kota Praya, Pemda akan bersinergi dengan pemerintah desa dan menambah depo TPS secara bertahap.
Untuk mendongkrak PAD, jagoan baru disiapkan: Aplikasi MATA LAPAK. Lewat aplikasi ini, wajib pajak bisa bayar dan lapor pajak daerah lebih mudah. “Saat ini Bapenda gencar sosialisasi,” kata Bupati.
Jawaban Paling Emosional: Kebangkitan Sade
Jawaban paling menyita perhatian adalah terkait musibah kebakaran Desa Adat Sade yang disorot Fraksi Demokrat. Bupati menyampaikan duka mendalam dan membeberkan skema pemulihan super cepat.
Penanganan darurat sudah bergerak lewat Belanja Tidak Terduga melibatkan Dinsos, PUPR, Kesbangpol dan BPBD. Untuk rekonstruksi fisik, skemanya dibagi dua:
Fasilitas umum seperti Masjid, Museum, Sekenem dan Toilet akan dibangun lewat CSR BUMN/BUMD dan lembaga swasta.
Rumah adat akan dibangun oleh Kementerian Kebudayaan RI yang dianggarkan dari ABT 2026 plus donasi masyarakat, dengan tetap mempertahankan keaslian tradisi namun mengedepankan keamanan.
Targetnya tidak main-main. Sade harus selesai sebelum event MotoGP Mandalika 9-11 Oktober 2026.
Tak hanya fisik, pemulihan ekonomi penenun juga disiapkan. Bantuan alat tenun dari Kementerian Pariwisata, bantuan modal dari Kemensos dan Bank BTN, hingga pelatihan tata kelola, pembuatan paket virtual tour, dan pemberian booth khusus bagi penenun Sade di arena MotoGP.
Efek Mandalika Harus Sampai ke Dapur Warga
Menjawab soal trickle-down effect KEK Mandalika dan pungli wisata, Bupati menegaskan sinergi dengan ITDC terus diperkuat. Mulai dari program kemitraan, pelatihan UMKM, sertifikasi kompetensi tenaga kerja lokal, hingga memasukkan hasil pertanian dan kerajinan lokal ke dalam rantai pasok hotel-hotel di KEK.
“Tata kelola obyek wisata untuk pencegahan pungli terus kami tingkatkan, termasuk koordinasi soal kewajaran harga dengan OTA,” tegasnya.
Sementara untuk penguatan pariwisata yang disorot Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat dan Persatuan Bintang Rakyat, Pemda memaparkan capaian sertifikasi hospitality digital bagi Pokdarwis, perbaikan jalan akses wisata prioritas bersama PUPR, dan pendampingan desa wisata berbasis lingkungan dan budaya.
Di akhir pidato, Bupati mengingatkan bahwa ruang fiskal tambahan dari transfer pusat tidak boleh memicu ekspansi belanja yang membahayakan kesinambungan jangka panjang. Semua harus terarah untuk pelayanan publik dan infrastruktur strategis.
“Terhadap hal yang masih memerlukan penjelasan rinci dan teknis dapat disampaikan kembali melalui ruang pembahasan bersama antara Banggar dan TAPP,” pungkas Bupati Pathul Bahri.| Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
