LOMBOKDAILY.NET. PRAYA – Pesta demokrasi di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, terancam ditunda. Bukan karena kandidatnya ribut, tapi karena kinerja panitianya yang dinilai amburadul dan bobrok.
Tokoh Pemuda Desa Darek, Masni, dalam pernyataannya. Ia geram karena dari kesepakatan buka data dukungan, semuanya ngawur.
“Yang kami persoalkan ini kinerjanya panitia Pak. Kemarin sepakat buka data, dari 198 itu sampai sore dapat 27. 27 itu tidak ada yang benar data yang ditunjukkan kepada kami, itu datanya panitia,” tegas Masni
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Contoh paling telanjang, kata dia, adalah data milik H. Ismail Sahabudin. Sebanyak 7 figur bakal calon memang resmi menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia Pilkades Darek periode 2026-2034, termasuk H. Ismail Sahabudin, S.IP.
“Data di Dukcapil itu benar dukungannya Ismail Sabudin. Tapi di datanya panitia alamatnya teruai, NIK-nya tidak ada, NIK-nya tidak ada di DPT. Kan aneh,” bongkarnya.
Menurutnya, ini bukan salah ketik biasa. Ini soal tahapan paling awal yang tidak pernah dikerjakan.
Coklit Fiktif, Baleluah Tak Pernah Didatangi
Masniadi menuding tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) hanya di atas kertas.
“Persoalan, tahap coklit itu tidak ada. Kalaupun ada, masing-masing dusun itu cuma satu dua yang dicoklit. Di dusun kami, di Baleluah, tidak ada di coklit Pak,” ujarnya.
Awalnya, ia mengaku puas karena ada tim IT panitia yang bekerja bagus. Tapi setelah data dibawa dan di-input, semua jadi berantakan.
“Setelah itu Incomer 1999, saya 261. Kita pertanyakan dimana hasil 261 itu? Kita cek di DPMD, itu data salah. Kalau sudah salah bagaimana caranya kita mau benarkan,” keluhnya.
Kekacauan ini berbuntut pada nasib calon. Dari 7 pendaftar, 2 dinyatakan tidak lolos. Padahal menjelang penetapan calon pada 28 September 2026, polemik ini sudah memanas. Para pendukung pun curiga ada target untuk menjegal.
“Kita juga tidak habis pikir ini kenapa kita ditargetkan untuk tidak lulus. Padahal kenapa? Kita tidak jadi soal kalau lulus dan tidak ya. Cuma apa alasan kita tidak lulus? Mana data? Nyatanya semua salah,” protesnya.
Tuntut Tunda, Asisten I Sebut Penetapan Tidak Sah
Karena itu, tuntutan mereka cuma satu dan jelas. “Apa tuntutannya? Kades Darek harus ditunda. Harus ditunda,” tegasnya.
Desakan pembubaran panitia dan penghentian tahapan Pilkades sampai evaluasi menyeluruh dari Kecamatan dan DPMD memang sudah disuarakan belasan warga sebelumnya. Masniadi sendiri pernah menyatakan ketidak netralan panitia berpotensi merusak iklim demokrasi dan memicu konflik horizontal.
Sebelumnya, situasi sempat memanas hingga panitia disandera massa karena diminta sanding data akibat tidak coklit.
Puncaknya, dalam rapat di ruang Sekda yang dihadiri Asisten I, sudah ada instruksi keras.
“Beliau itu sudah bilang kalau penetapan calon itu tidak sah. Mulai malam ini aktivitas panitia itu (dihentikan). Itu pejabat negara yang memberikan instruksi,” ungkap masni
Ia menegaskan, pihaknya bukan cari ribut dengan calon lain.
“Kami disini, calon Ahmad Badri misalnya, tidak cari apa-apa. Kami cuma barang busuk ini kita perbaiki menjadi tidak busuk. Kalau dilanjutkan silahkan, tapi selesaikan dulu permasalahan kami ini. Mari kita buka data,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Panitia Pilkades Darek, BPD, dan DPMD Lombok Tengah belum memberikan klarifikasi resmi. Editor : Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
