BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jumat (20/11/2026). Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., didampingi Inspektur Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Aknal Afandi, M.M., bersama jajaran perangkat daerah terkait. Rombongan diterima langsung oleh Inspektur Kota Bandung, Drs. Dharmawan, di Balai Kota Bandung, didampingi jajaran BKAD, Disdukcapil, DPMPTSP, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mengoptimalkan implementasi MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) KPK dan pembangunan Zona Integritas, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai salah satu tujuan pembelajaran. Dalam pertemuan tersebut, Dharmawan memaparkan berbagai capaian, pengalaman, dan tantangan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan aset daerah yang menjadi salah satu faktor perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ia juga menyampaikan bahwa implementasi MCSP KPK di Kota Bandung masih memerlukan penyempurnaan pada sejumlah aspek. Penguatan koordinasi antarperangkat daerah, optimalisasi pengawasan internal, dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi menjadi bagian penting dalam meningkatkan capaian tersebut.
Selain itu, Dharmawan memaparkan keberhasilan DPMPTSP Kota Bandung dalam pembangunan Zona Integritas sebagai referensi pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi pemaparan tersebut, Sekda Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong perangkat daerah meraih predikat WBK sebagai tahapan menuju WBBM melalui penguatan integritas aparatur, penyempurnaan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Aknal Afandi, M.M., memandang pengalaman Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan evaluasi strategis untuk mengoptimalkan capaian MCSP KPK, memperkuat efektivitas pengawasan internal, serta meningkatkan sinergi antarperangkat daerah dalam pencegahan korupsi.
Studi komparasi yang berlangsung pada 19–21 November 2026 tersebut juga menjadi momentum peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pertukaran pengetahuan, pembelajaran praktik terbaik, penguatan kompetensi teknis dan manajerial, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.
Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi landasan dalam merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan capaian MCSP KPK, mempercepat pembangunan Zona Integritas, dan memperkuat budaya kerja aparatur yang profesional, akuntabel, serta berintegritas.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net






















