LOMBOK TENGAH- Gara-gara selembar surat dari desa, sebuah rumah tangga yang sudah 14 tahun dibina kini kandas hanya karna selembar surat dari desa…
Seorang suami SAWALUDIN mengaku keberatan karena istrinya SUHAINI menikah lagi hanya bermodalkan surat keterangan dari desa, padahal secara hukum mereka masih sah suami istri.
Selama 14 thn kami menikah punya anak sudah besar, kini kandas karena surat keterangan cerai yang dikeluarkan oleh PLT kades aik mual yang dibantu kepala dusun batu tambun yg mengajukannya..
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini diungkapkan kuasa hukum korban, Kusuma Wardana, SH. Menurutnya, kliennya dan istrinya TIDAK PERNAH berpisah, masih sah berstatus suami istri..
Namun, kata Kusuma, lepas talak itu tidak pernah diproses ke pengadilan pun tidak pernah. Tidak pernah ditalak dan tidak ada gugatan cerai, apa lagi akte yang keluar dri pengadilan..
Bahkan seharusnya jika ada surat keterangan cerai itu seharusnya dri KUA itu pun harus jelas keterangan kedua belah pihak.
Buku nikah keduanya sampai sekarang masih ada dan masih sah.
“Secara hukum, mereka itu masih suami istri. Belum pernah cerai di pengadilan,” tegas Kusuma.
Masalah mulai memanas beberapa bulan lalu. sang istri selalu meminta cerai kesuaminya, ajak bertengkar meski hanya mulut tapi lama2 seorang lelaki juga akan jenuh, makanya suaminya sawaludin pergi dari rumah dan tidak pernah melepas talak, dia hanya keluar meninggalkan rumah untuk menenangkan diri.
Lalu minggu lalu, tiba-tiba muncul surat yang disebut “surat keterangan cerai” dari desa. Surat itu ditandatangani oleh seorang PLT. ( Sekdes Desa Aik Mual) Kecamatan Praya.
- Surat dari desa itulah yang kemudian dipakai sang istri untuk menikah lagi. Klien Kusuma langsung protes keras. Menurutnya, desa tidak punya wewenang mengeluarkan surat keterangan cerai atau status lajang.
“Yang boleh mengeluarkan surat cerai atau status nikah itu hanya KUA atau Pengadilan Agama, bukan desa,” ujarnya.
Meski kabarnya surat tersebut sudah dicabut kembali oleh pihak desa, Kusuma menilai masalahnya tidak selesai begitu saja. Penerbitan surat itu sejak awal sudah salah dan harus ada pertanggungjawaban.
Karena itu, pihaknya menuntut agar KADES memecat pejabat yang bertanggung jawab menerbitkan surat keterangan tersebut.
Jika kepala desa aik mual tidak bertindak tegas ( memecat ) maka kami akan menuntut kepala desa turut serta dalam hal tersebut, ini bukan main2, mereka mempermainkan hukum positif dan hukum islam…
“Kami minta ini ditindak tegas. Jangan sampai ada lagi warga yang dirugikan karena surat yang tidak sah,” kata Kusuma.
Hingga berita ini dibuat, pihak desa yang menerbitkan surat tersebut belum memberikan keterangan resmi. EDITOR REDAKSI.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lombokdaily.net






















