PRAYA BARAT DAYA, LOTENG – Gelaran Pemilihan Kepala Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, belum juga ditetapkan, tapi aroma busuk dugaan kecurangan sudah menyengat ke mana-mana. Jika dibiarkan, 2000 masyarakat siap melawan!
Hal itu ditegaskan bakal calon Kades Kabul, Ahmad Halim, dalam audiensi dengan Panitia Pilkades Kabupaten, Senin (29/9).
Ada dua bom yang dia ledakkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BOM PERTAMA: SURAT SEHAT JASMANI DIDUGA PALSU
Ahmad Halim terang-terangan menuding salah satu bakal calon berinisial MUG mengantongi surat keterangan sehat jasmani palsu.
“Hampir 70 persen masyarakat Kabul tahu kalau balon yang satu ini memang sakit-sakitan. Ada riwayat sakit strok katanya. Lalu apanya yang dicek kalau dia dikatakan sehat? Jasadnya saja sakit,” tegas Halim.
Menurut Halim, wajar jika publik curiga ada udang di balik batu. Tidak mungkin dokter yang baik dan benar mengeluarkan keterangan sehat untuk orang yang jelas sakit-sakitan. Dia menduga ada praktik pakai orang lain saat cek kesehatan.
Karena itu, dia menuntut Panitia Kabupaten merekomendasikan cek kesehatan ulang terhadap MUG.
BOM KEDUA: UANG BUMDes 11 TAHUN TAK KEMBALI, KTP SILUMAN MEMBLUDAK
Ini yang lebih parah. Halim membongkar ada bakal calon yang mengemplang uang BUMDes.
“Dia ngambil uang BUMDes sampai sekarang ada yang 11 tahun, 8 tahun, 5 tahun belum dikembalikan. Itu uang rakyat! Pedagang kaki lima butuh pinjaman bunganya 12 persen, sementara KPM BUMDes ini dimakan segelintir orang,” bebernya.
Tak hanya itu, kejanggalan dukungan KTP juga disorot. Syarat dukungan Pilkades Kabul hanya 12 persen atau sekitar 577 KTP. Tapi ada calon yang setor hingga 1.300 KTP.
“Kalau benar dia dapat 1.300, ndak usah ada pemilihan di Kabul. Dia langsung menang. Tapi kami yakin, yang dukung dia cuma 50-100 orang, sisanya dobel-dobel 700,” ujarnya.
Kejanggalan makin menjadi. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabul hanya 4.829 jiwa. Tapi total KTP yang dikumpulkan 6 calon mencapai 6.370 KTP.
“Jiwa pilih 4.800, anggap yang ada di kampung 4.000, sisanya di luar negeri. Dari mana datangnya 6.370 KTP? Luar biasa! Tidak menutup kemungkinan ada yang comot dari data PKH, BPJS, Koperasi,” tuding Halim.
Dia mengaku sebagai orang kritis terancam disingkirkan karena aturan tidak jelas.
“Di mana letak Luber dan Jurdil itu? Rahasia waneh, Jujur dan Adil waneh. Kalau KTP jadi syarat tapi verifikasinya malik ketuan malik si dukung,” sindirnya.
Menurut Halim, pihak Camat Praya Barat Daya sudah siap mengeluarkan rekomendasi untuk cek kesehatan ulang.
JAWABAN PANITIA KABUPATEN: ASPIRASI DITERIMA, SOAL DUIT LAPOR POLISI
Menanggapi itu, Panitia Pilkades Kabupaten Lombok Tengah dari Dinas DPMD, Imam Satriawan, menyatakan semua aspirasi diterima sebagai catatan merah untuk direvisi. “Soal aturan TKJS memang begitu aturannya, tapi aspirasi masyarakat kami terima dan akan kami sampaikan untuk dibahas,” kata Imam.
Untuk soal dugaan penggelapan uang BUMDes, Imam menegaskan itu bukan ranah Panitia Pilkades.
“Penyelidikan keuangan ada mekanisme hukum sendiri. Silahkan tempuh jalur hukum bisa melalui kepolisian atau inspektorat. Kami di DPMD sebagai pembina sangat menyambut baik iklim terbuka,” ujarnya.
Dia juga menyebut laporan terkait Pelinggihm sudah ditindaklanjuti.
Kini bola panas ada di tangan Panitia Kabupaten. Apakah tuntutan cek ulang kesehatan dan verifikasi faktual KTP akan dilaksanakan? Atau Pilkades Kabul akan terus berjalan dengan cacat bawaan dan meninggalkan dendam bertahun-tahun?
“Ini catatan benang merah yang akan kami bongkar habis-habisan kalau tidak diindahkan,” tutup Ahmad Halim. | Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
