LOMBOKDAILY.NET. PRAYA – Sudah 25 tahun otonomi daerah berjalan di Indonesia. Tapi, Kabupaten Lombok Tengah dinilai masih belum mandiri secara keuangan.
Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar BRIN, Kemendagri, dan Bapperida Lombok Tengah, Rabu (11/11/2026) di Kantor Bapperida. Diskusi ini membahas evaluasi 25 tahun desentralisasi, dari tahun 2001 sampai 2025. Tujuannya untuk mengukur apakah otonomi daerah sudah berjalan efektif atau belum.
Salah satu masalah utama adalah kemandirian fiskal. APBD Lombok Tengah hampir Rp3 triliun, tapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sekitar Rp500 miliar. Artinya, pembangunan masih banyak bergantung pada uang transfer dari pemerintah pusat.
Meski begitu, Lombok Tengah juga punya prestasi. Salah satunya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belasan kali berturut-turut. Pemerintahan digital juga terus berkembang.
Kepala Bakesbangpol Lombok Tengah, Murdi, meminta pemerintah pusat memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah.
Menurutnya, otonomi daerah jangan hanya soal administrasi. Daerah harus diberi ruang untuk tumbuh sesuai karakter masing-masing.
“Menjaga persatuan bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan memberi ruang bagi setiap daerah untuk bertumbuh sesuai jati dirinya,” kata Murdi.
Hasil diskusi di Lombok Tengah ini akan menjadi bahan bagi BRIN untuk membuat rekomendasi kebijakan desentralisasi secara nasional. Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
