BKPSDM Lombok Tengah Buka Pelayanan NIP PPPK

Kamis, 6 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKDAILY.NET -Ribuan guru, tenaga kesehatan dan teknis yang telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 mulai disibukkan dengan melengkapi persyaratan untuk dibuatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Dalam kurun dua hari ini, terlihat kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah (Loteng) paling ramai dikunjungi.

Kepala BKPSDM Loteng, Lalu Wardihan mengatakan, batas melengkapi persyaratan untuk pembuatan NIP PPPK sampai tanggal 25 Februari. Para guru diminta untuk mengumpulkan persyaratan seperti Pas foto terbaru, Ijazah asli pendidikan terakhir, Transkrip nilai akademik asli.

Selanjutnya Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Surat pernyataan lima komitmen sesuai Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018.

“Dari sekian kantor dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng, kita yang paling sibuk karena ribuan orang yang kita layani,” ucapnya.

Mereka yang datang ke BKPSDM itu, yaitu orang yang telah lulus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

Baca Juga :  Sambangi Pabrik Garam di Bima, LMI Ingatkan Standarisasi

Adapun jumlah yang lulus PPPK ataupun ASN Loteng, sebanyak 1.665, hanya saja dari jumlah tersebut, yang terisi hanya 1. 606. Artinya ada 58 tak terisi, baik di bidang kesehatan, guru dan teknis.

“Untuk kesehatan lebih banyak formasi dokter umum dan spesialis yang kosong, disebabkan tidak ada yang mendaftar, dan satu tenaga teknis meninggal,” ungkapnya.

Baca Juga :  Road Show Ketum Judo NTB, Dari Kapolda hingga Dansat Brimob

Ditanya soal yang kosong apakah akan ada pembukaan di tahap selanjutnya, Lalu Wardihan mengaku, soal itu tergantung hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

“Setiap tahun, kan ada ratusan yang pensiun, jadi soal ada yang kosong nanti tergantung hasil Anjab ABK, termasuk kondisi anggaran,” tutupnya. (**).

Penulis : Rossi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lombokdaily.net

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Rapat Paripurna Dewan, Berikut Hasil Laporan Jubir Banggar DPRD
Edukatif dan Progresif, Diskon Pajak di NTB Harus Kuat di Promosikan
Lahan Yang Ditempati Pelapak di Pantai Aan HPL Milik ITDC
Ketum Sasaka NTB Minta ITDC Bijak Soal Lapak di Aan Sasaka NTB Minta ITDC Bijak Pada Pelapak di Aan
Gebyar Diskon Pajak PKB 2025, Gubernur NTB, Keberpihakan Kepada Masyarakat dan Edukasi Publik
Syamsu Rijal Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Diskon Pajak Kendaraan dari Pemprov NTB
Pramuka Loteng Gelar RAKERCAB 2025, Tegaskan Komitmen Wujudkan Daerah MASMIRAH Lewat Kolaborasi Program
TPP Gelar Kegiatan Family Gathering
Berita ini 41 kali dibaca

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Selasa, 1 Juli 2025 - 17:53 WIB

Rapat Paripurna Dewan, Berikut Hasil Laporan Jubir Banggar DPRD

Selasa, 1 Juli 2025 - 11:53 WIB

Edukatif dan Progresif, Diskon Pajak di NTB Harus Kuat di Promosikan

Senin, 30 Juni 2025 - 11:18 WIB

Lahan Yang Ditempati Pelapak di Pantai Aan HPL Milik ITDC

Senin, 30 Juni 2025 - 09:43 WIB

Ketum Sasaka NTB Minta ITDC Bijak Soal Lapak di Aan Sasaka NTB Minta ITDC Bijak Pada Pelapak di Aan

Minggu, 29 Juni 2025 - 18:25 WIB

Syamsu Rijal Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Diskon Pajak Kendaraan dari Pemprov NTB

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERBARU

Pemerintahan Lombokdaily

Rapat Paripurna Dewan, Berikut Hasil Laporan Jubir Banggar DPRD

Selasa, 1 Jul 2025 - 17:53 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Edukatif dan Progresif, Diskon Pajak di NTB Harus Kuat di Promosikan

Selasa, 1 Jul 2025 - 11:53 WIB

Lombokdaily Nasional

Lahan Yang Ditempati Pelapak di Pantai Aan HPL Milik ITDC

Senin, 30 Jun 2025 - 11:18 WIB