KUTA, LOMBOK TENGAH – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Tengah resmi dibuka oleh Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri SIP MAP, di Raja Hotel, 24–25 April 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini berjalan lancar dan dihadiri sejumlah pejabat penting.
Dalam sambutannya, Bupati HL Pathul Bahri menegaskan pentingnya saran dan pendapat untuk perbaikan organisasi. Menurutnya, PWI adalah wadah yang baik untuk diskusi dan perbaikan demi pembangunan di Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk pers ke depan agar lebih profesional dan proporsional. Kolaborasi dengan baik. Apa yang diketahui harus tabayun,” tegas Pathul Bahri.
Turut hadir dalam pembukaan Rakerda I PWI Loteng, Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto SIK, Kasi Humas IPTU Lalu Brata Kusnadi, Dirut PDAM Bambang, Kadis Kominfo Lalu Herdan, serta Ketua PWI NTB Ikliluddin. Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto menyatakan pihaknya tidak anti kritik. “Kalau salah, silakan kami dikritisi. Kami juga menjamin keselamatan pers dalam menjalankan tugas, namun untuk keselamatan mari kita jaga bersama-sama di Loteng,” ujarnya. Kapolres meyakini keberadaan pers di Lombok Tengah sangat membantu sektor pariwisata. Ia berharap pers dapat bersama-sama memberitakan hal positif agar wisatawan tidak alergi datang ke Lombok Tengah. “Jangan sampai ada berita-berita tidak baik terkait mahalnya hotel atau kenyamanan tamu. Majunya pariwisata itu tergantung media yang memberitakan,” kata Kapolres. Ketua PWI Lombok Tengah, Lalu Amrillah, menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Kapolres atas kehadirannya. Ia berkomitmen memperbaiki kualitas insan pers di Lombok Tengah.
“Salah satu cara perbaiki kualitas insan pers di Loteng, maka setiap tahunnya ada Uji Kompetensi Wartawan sehingga dapat mencetak produk karya jurnalistik yang berkualitas di Kabupaten Lombok Tengah,” ujar Lalu Amrillah. Dalam Rakerda tersebut, Kadis Kominfo Loteng Lalu Herdan memberikan materi tentang digitalisasi dan jaringan internet di daerah pariwisata. Ia menyoroti tantangan keterbatasan jangkauan jaringan, kondisi geografis, dan keterbatasan anggaran dalam mendukung konektivitas di wilayah wisata. Sementara itu, Ketua PWI NTB Ikliluddin membawakan materi bertajuk “Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik dalam Mengawal Isu Investasi dan Pariwisata”. Ikliluddin mengingatkan wartawan tentang UU No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers.
“UUD negara sudah menjamin kebebasan pers. Tidak ada penutupan. Bayangkan di zaman Orde Baru, berapa banyak media yang dibredel,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya independensi, akurasi, dan verifikasi dalam karya jurnalistik. Wartawan tidak boleh berpihak pada kepentingan pemilik modal, kelompok politik, atau kepentingan pribadi. “Berita harus disajikan apa adanya, bukan berdasarkan pesanan. Ada hak koreksi. Kita harus cek dan ricek,” tegasnya. Ikliluddin juga mengingatkan soal asas praduga tak bersalah, etika peliputan, menghormati hak pribadi, serta membedakan antara kritik dan penghinaan, obyektif dan sensasionalisme. “Pariwisata dan investasi harus bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tapi para wisata dan investasi sangat sensitif terhadap pemberitaan,” jelasnya.
Rakerda I PWI Lombok Tengah ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme wartawan sekaligus memperkuat sinergi antara pers, pemerintah, dan aparat keamanan dalam mendukung pembangunan pariwisata di Lombok Tengah. (TH).
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
