BKPSDM Lombok Tengah Buka Pelayanan NIP PPPK

Kamis, 6 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKDAILY.NET -Ribuan guru, tenaga kesehatan dan teknis yang telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 mulai disibukkan dengan melengkapi persyaratan untuk dibuatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Dalam kurun dua hari ini, terlihat kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah (Loteng) paling ramai dikunjungi.

Kepala BKPSDM Loteng, Lalu Wardihan mengatakan, batas melengkapi persyaratan untuk pembuatan NIP PPPK sampai tanggal 25 Februari. Para guru diminta untuk mengumpulkan persyaratan seperti Pas foto terbaru, Ijazah asli pendidikan terakhir, Transkrip nilai akademik asli.

Selanjutnya Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Surat pernyataan lima komitmen sesuai Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018.

“Dari sekian kantor dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng, kita yang paling sibuk karena ribuan orang yang kita layani,” ucapnya.

Mereka yang datang ke BKPSDM itu, yaitu orang yang telah lulus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

Baca Juga :  Berikut Capaian Hasil Penerimaan PPPK, Yang Lulus Mencapai 690 orang Di Loteng

Adapun jumlah yang lulus PPPK ataupun ASN Loteng, sebanyak 1.665, hanya saja dari jumlah tersebut, yang terisi hanya 1. 606. Artinya ada 58 tak terisi, baik di bidang kesehatan, guru dan teknis.

“Untuk kesehatan lebih banyak formasi dokter umum dan spesialis yang kosong, disebabkan tidak ada yang mendaftar, dan satu tenaga teknis meninggal,” ungkapnya.

Baca Juga :  Silaturahmi di Bima, Wagub NTB Tekankan Pentingnya Evaluasi dan Transparansi Jabatan

Ditanya soal yang kosong apakah akan ada pembukaan di tahap selanjutnya, Lalu Wardihan mengaku, soal itu tergantung hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

“Setiap tahun, kan ada ratusan yang pensiun, jadi soal ada yang kosong nanti tergantung hasil Anjab ABK, termasuk kondisi anggaran,” tutupnya. (**).

Penulis : Rossi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lombokdaily.net

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Ada Enam Penerbangan yang dibatalkan oleh pihak maskapai Bandara Lombok. Akibat Pergerakan Abu Vulkanik Gunung Lewotobi
LOGIS NTB Minta Mendagri Tito Retret Ulang Bupati Lombok Timur Karena Usir Guide di Teluk Ekas
Diduga Sebar Ujaran Kebencian Terhadap Gubernur NTB Akun Facebook Abiman Behadapan Dengan Hukum
Direktur FP4 NTB Soroti Tindakan Bupati Lombok Timur Usir pemandu wisata dan Wisatawan Asing
Isi Kuliah Tamu di UMM, Gubernur Iqbal Perkuat Kolaborasi dengan Kampus
Pemprov NTB Bakal Bentuk Forum Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual
Silaturahmi di Bima, Wagub NTB Tekankan Pentingnya Evaluasi dan Transparansi Jabatan
Rapat Paripurna DPRD Menetapkan Dua Pansus 
Berita ini 41 kali dibaca

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Rabu, 18 Juni 2025 - 15:25 WIB

Ada Enam Penerbangan yang dibatalkan oleh pihak maskapai Bandara Lombok. Akibat Pergerakan Abu Vulkanik Gunung Lewotobi

Rabu, 18 Juni 2025 - 12:55 WIB

LOGIS NTB Minta Mendagri Tito Retret Ulang Bupati Lombok Timur Karena Usir Guide di Teluk Ekas

Rabu, 18 Juni 2025 - 11:02 WIB

Diduga Sebar Ujaran Kebencian Terhadap Gubernur NTB Akun Facebook Abiman Behadapan Dengan Hukum

Rabu, 18 Juni 2025 - 10:53 WIB

Direktur FP4 NTB Soroti Tindakan Bupati Lombok Timur Usir pemandu wisata dan Wisatawan Asing

Selasa, 17 Juni 2025 - 14:11 WIB

Isi Kuliah Tamu di UMM, Gubernur Iqbal Perkuat Kolaborasi dengan Kampus

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERBARU

Pemerintahan Lombokdaily

Isi Kuliah Tamu di UMM, Gubernur Iqbal Perkuat Kolaborasi dengan Kampus

Selasa, 17 Jun 2025 - 14:11 WIB