LOMBOKDAILY.NET – Rapat Paripurna Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Agenda pemandangan Umum 8 Fraksi Terhadap Nota Keuangan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2024 berlangsung Alot di Gedung Utama Sidang Lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Loteng Senen 12 Agustus 2024.
Satu persatu masing Masing Juru bicara Fraksi Naik ke Mimbar untuk membacakan Pandangan Malang masing. Dalam kesempatan itu juru bicara Fraksi Nasdem Perjuangan HL Wiraksa B,Cc, SIP, MM menyampaikan, selamat kepada Pemda Kabupaten Loteng atas Prestasinya yang diraih yaitu penghargaan UHC Awards dari Wakil Presiden RI KH Makruf Amin,” sesuai dengan agenda rapat paripurna yaitu mengenai Pemandangan Umum masing-masing fraksi tentang Nota Keuangan dan
Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran
2024. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat kepada Pemda
Lombok Tengah atas penghargaan UHC Award dari Wakil Presiden Republik
Indonesia terkait dengan pencapaian pemerintah kabupaten yang berhasil
mengintegrasikan hampir seluruh masyarakat Tatas Tuhu Trasna (Tastura) ke
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS. Tentu menjadi hal yang membanggakan bagi kita, di ujung masa bakti pemerintahan, baik itu eksekutif dan legislatif, Lombok Tengah berhasil
mensukseskan salah satu program unggulan pemerintah yang terkait dengan layanan kesehatan untuk masyarakat,” jelas HL Wiraksa.
Fraksi Nasdem Kata dia, tak ingin menyoroti angka, Namun Pihaknya ingin lebih menukik melihat realita. Beberapa waktu terakhir ini, kami menyimak informasi yang muncul di masyarakat mengenai layanan kesehatan. Baik itu mengenai ada dokter puskesmas yang tidak mau melayani pasien, hingga baru-baru ini keluhan terkait diskriminasi pengguna BPJS. Ini sebenarnya bukan barang baru, bahkan lama lama menjadi sebuah kemakluman akan sebuah kesan, bahwa layanan kesehatan di Lombok Tengah ini di anggap buruk oleh masyarakatnya sendiri. Kesehatan merupakan salah satu hal paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat untuk merasakan kehadiran pemerintah. Semenjak pemandangan umum pertama pada periode 2019 – 2024 ini, kami sudah begitu sering menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa betapa layanan publik merupakan suatu hal dimana masyarakat dan pemerintah akan bersinggungan secara langsung. Selain kualitas alat, kualitas sumber daya manusia yang bertugas
melayani kemudian menjadi sangat penting. Sebagai ensiklopedia 5 tahun periode ini, masalah klasik pada sektor layanan publik yang selalu saja menjadi catatan bagi pemerintah diantaranya tentang air bersih, kualitas dan layanan akses kesehatan, dan buruknya layanan penanggulangan sampah. Ini selalu menjadi masalah setiap tahun, selalu jadi masalah bagi masyarakat umum. Dalam setiap pertemuan warga, sektor layanan publik tersebut hampir menjadi keluhan wajib yang disampaikan masyarakat.
Saat kegiatan ekonomi tidak normal, semakin menjadikan masyarakat tambah sulit saat harus berhadapan dengan masalah kesehatan. Untuk kita ingat, bahwa salah satu etalase penting yang di anggap sebagai keberhasilan pembangunan pemerintah oleh masyarakat itu ada pada hal tersebut,” ujarnya.
Diakhir Pandangannya Fraksi Nasdem Perjuangan mengingatkan kepada Pemda agar terus berkomitmen dalam Bidang Pelayanan Publik terutama bidang Kesehatan,”.saat ini berangkat dari berbagai keterbatasan, membutuhkan suatu komitmen kuat untuk membuat masyarakat berada dalam keyakinan bahwa
pemerintah itu hadir di tengah-tengah mereka. Namun dari permasalahan yang timbul, membuat kita bertanya-tanya kenapa seluruh Evauasi dan Introspeksi itu seperti tidak memperbaiki apapun. Mungkin permasalahan yang kita lihat di permukaan itu seperti kecil, namun bukan tidak mungkin ia menggunung di bawah permukaan. Seluruh target pembangunan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat, menciptakan ruang kehidupan yang baik dengan tetap tidak meninggalkan
jati diri kita. Oleh sebab itu, kami menyampaikan bahwa selain dari pembangunan fisik, kita juga amat membutuhkan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis yang sesuai dengan rencana-rencana kemajuan yang diharapkan oleh pemerintah. Keberhasilan pemda yang salah satunya seperti pada pembukaan di atas yakni mengenai penghargaan UHC Award menjadi kontras dan anomali jika disandingkan dengan praktik yang terjadi di bawah. Artinya seperti terjadi ketidak sinkronan antara kulit dengan isi, antara aroma dengan rasa,” paparnya.
Oleh sebab itu kata Wiraksa, pada sidang yang mulia ini kami meminta penjelasan pemerintah terkait dengan situasi dan perihal-perihal realitas yang ada tersebut
dan langkah-langkah apa yang pemerintah lakukan untuk menyikapinya. Setiap
periode mestilah meninggalkan dasar yang baik untuk di-estafet-kan ke periode berikutnya. Agar kita tidak meninggalkan pekerjaan yang seperti tidak
pernah kita mulai,” pungkasnya.
Sebagai Informasi Fraksi NasDem Perjuangan
DPRD
1. Majrun, S.IP.
Ketua.
2. L. Wiraksa M, B.Sc.,SIP.,MM
Wakil Ketua
3. Suhaimi, SH.
Sekretaris
4. Tohri, S.PdI
Anggotanya.
Penulis : Rossi
Editor : Rossi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
