Ditreskrimum Polda NTB Tetap Atensi Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum DPRD

Selasa, 17 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus Aliansi Sadar Demokrasi (ASD) Agus Susanto bersama rekannya saat dipolda NTB. Photo Dokumen Istimewa Lombokdaily.net

LOMBOKDAILY.NET -Kasus Ijazah Palsu oknum anggota DPRD berinisial LN dari Fraksi PPP masih saja ditangani sangat lambat. Bahkan para pelapor ini sangat tidak percaya dengan institusi aparat yang seolah olah mengulur waktu terkait proses hukum Ijazah palsu tersebut,” keterangan ahli pidana mulai dari ahli Universitas Mataram (Unram), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Udayana (UNUD) terkait dugaan Ijazah palsu oknum anggota DPRD Loteng, hanya dalih Aparat Kepolisian Polda NTB untuk ulur waktu,” duga Ketua Aliansi Sadar Demokrasi (ASD) Agus Susanto.

Kata dia, penetapan tersangka kasus dugaan ijazah paket C palsu oknum Dewan Loteng harus menunggu keterangan ahli hanyalah dalih saja yang terkesan memperlambat proses penetapan tersangka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menurut saya sangat keliru pihak Ditreskrimum Polda NTB itu. Keterangan ahli pada dasarnya bersifat menguatkan keyakinan hakim karena kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas (vrij bewijskracht) atau tidak mengikat hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim,” ungkapnya Selasa 17 September 2024 dalam rilisnya.

Menurut Agus, keterangan ahli berfungsi menjadi alat bantu hakim untuk menemukan kebenaran. Karena hakim memeiliki kebebasan untuk menggunakan keterangan ahli pidan atau tidak.

Baca Juga :  Perkuat Wawasan Kebangsaan, Ditbinmas Polda NTB Gelar Sosialisasi di Sumbawa Barat

“Ketika keterangan ahli bertentangan dengan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, tentu hakim dapat mengesampingkannya,” tegas Agus.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) lanjut Agus, alat bukti berupa keterangan ahli merupakan alat bukti bebas yang dapat digunakan ataupun tidak oleh hakim.

Bahkan dalam KUHAP, hakim dalam memperoleh bukti petunjuk hanyalah berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tidak termasuk keterangan ahli.

Sementara Sekretaris ASD Loteng, Lalu Hamdan Jamhur menyatakan, sebagai pelapor ijazah palsu paket C itu, pihaknya menduga pihak Ditreskrimum Polda NTB selalu berputar-putar dan beralasan pada keterangan ahli. Hal ini sangatlah keliru karena jangan sampai ahli yang dicari ini sebagai upaya untuk melepas terlapor dari jeratan hukum.

“Jangan sampai berdalih atau keterangan ahli mulai dari ahli Unram, UI dan Unud hanya untuk berpihak pada terlapor, padahal ahli itu memberikan kesaksian berbentuk jawaban atas pertanyaan yang bersifat hipotesis,”jelasnya.

Selanjutnya kata Jamhur, suatu hipotesis-hipotesis, keadaan atau kondisi tertentu dikaburkan, kemudian ahli memberikan pendapat berupa konsekuensi dari keadaan atau kondisi tersebut.

“Kita sama-sama ketahui, ahli tidak boleh memberikan penilaian salah dan benar seorang tersangka atau terdakwa,” tandasnya.

Baca Juga :  BPS: Inflasi di NTB Tembus Angka Nasional

Oleh sebab itu, dirinya berpesan kepada Ditreskrimum Polda NTB, supaya tidak intervensi terhadap perkara yang ditangani Polres.

“Kalau memang ada keinginan, kenapa tidak diambil alih saja penanganan oleh Polda. Kemudian, laporan case sama yang dilimpahkan Polda ke Polres, supaya diambil alih juga. Jangan hanya laporan DPRD inisial LN ini aja terkesan dipersulit,” Pungkasnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid) Humas Polda NTB, Kombes. Pol. Rio Indra Lesmasa mengaku sangat berterima kasih atas atensi masyarakat terhadap Polda NTB.

“Terimakasih rekan media kepada jajaran Polda NTB atas laporan dan aduannya, terkait penanganan suatu kasus yang oleh Polri, tentunya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” jelas Kabis Humas menjawab pertanyaan media.

Namun apabila dalam penanganan tersebut ada sesuatu hal yang dianggap keliru ataupun tidak sesuai, dapat melaporkan hal ini langsung ke pelayanan aduan masyarakat (Dumas) presisi yang ada di Polda NTB atau melalui laman website Dumas Presisi Polri di Link:: https://dumaspresisi.polri.go.id/

Selain itu lanjut Kabid Humas, juga bisa melaporkan melalui WA Yanduan Propam Presisi yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp 0855-5555-4141.

“Untuk yang dinyatakan, sedang doproses oleh Propam Mabes Polri. Hal lain terkait kasus, silahkan ditanyakan langsung ke Pak Dir, saya tidak bisa mewakili beliau untuk menyampaikan konfirmasi,” tegas Kabid Humas saat dihubungi via chat WA.

Baca Juga :  Cegah Aksi Bullying, Kunjungi Sekolah Lakukan Sosialiasi

Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes. Pol. Syarif Hidayat S.I.K SH. via WA ketika dikonfirmasi atas pernyataan ASD tersebut menjelaskan kalau kasus itu hingga saat ini masih tetap ditangani dan diproses oleh pihak Polres Lombok Tengah dan bukan oleh Polda NTB.

“Proses tetap jalan, yang melaksanakan adalah polres (Loteng), kami polda hanya memberikan masukan akhir. Nanti penyidik yang menentukan, kami tidak bisa ikut campur,” tandasnya sembari menambahkan, kalau ahli juga merupakan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.

Saat ditanya, apakah proses pengambilan keterangan dari ahli UNUD Bali telah rampung, Kombes.Pol. Syarif Hidayat tegaskan agar menanyakan hal tersebut ke Polres Loteng yang menangani kasus tersebut.”Tanya Polres, bukan Polda yang tangani,” tandasnya. Syarif Hidayat menepis semua tudingan ASD karena paktanya hingga saat ini, kasus dugaan ijazah palsu tersebut tetap diproses sesuai hukum yang berlaku hingga tuntas,” kita tetap proses sesuai hukum yang berlaku hingga Tuntas,” tegas Ditreskrimum Polda NTB.

Penulis : Red

Editor : Red

Sumber Berita : Lombokdaily.net

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Dugaan Penyimpangan di SMAN 1 Pringgarata, LSM Lidik NTB Desak Audit Investigasi
HIPTAL Siap Mendukung Suksesnya Event MotoGP Tahun 2025 di Sirkuit Mandalika
‎Pesan di Balik Topeng ‘Super Hero’ Para Tersangka Saat Konferensi di Polres Loteng
Aksi Demo di DPRD Lombok Tengah Berjalan Tanpa Anarkis 
Keadaan Negara Pasca Kerusuhan LMND Sampaikan Pernyataan Sikap Serentak 
Isnanin Mukadar Terpilih Sebagai Ketua Umum LMND Periode 2025–2027
Uang “Siluman” Pokir Dewan Provinsi NTB dikembalikan 
Bupati Apresiasi Prestasi Baiq Nur Latifatuzzahrah Raih Juara 3 MTQM Unram
Berita ini 71 kali dibaca

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Jumat, 3 Oktober 2025 - 12:25 WIB

Dugaan Penyimpangan di SMAN 1 Pringgarata, LSM Lidik NTB Desak Audit Investigasi

Sabtu, 6 September 2025 - 11:18 WIB

HIPTAL Siap Mendukung Suksesnya Event MotoGP Tahun 2025 di Sirkuit Mandalika

Kamis, 4 September 2025 - 10:02 WIB

‎Pesan di Balik Topeng ‘Super Hero’ Para Tersangka Saat Konferensi di Polres Loteng

Selasa, 2 September 2025 - 07:32 WIB

Aksi Demo di DPRD Lombok Tengah Berjalan Tanpa Anarkis 

Selasa, 2 September 2025 - 06:46 WIB

Keadaan Negara Pasca Kerusuhan LMND Sampaikan Pernyataan Sikap Serentak 

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERBARU

Pemerintahan Lombokdaily

Bupati Lombok Tengah Sampaikan Pidato dalam Rangka HUT ke-80 Kabupaten Lombok Tengah

Selasa, 14 Okt 2025 - 16:37 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Pemkab Lombok Tengah Usulkan NIP untuk 4.548 PPPK Paruh Waktu

Senin, 13 Okt 2025 - 09:17 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Umi Dinda : Sinergi Pemerintah dan Organisasi Wanita Kunci Sukses Pembangunan Daerah

Minggu, 12 Okt 2025 - 22:27 WIB