LOMBOKDAILY.NET. Sidang Rapat Pimpinan Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dengan Dua Agenda membahas tentang pertama penyampaian Laporan Tentang pembahasan Banggar tentang Rancangan KUA dan PPAS APBD anggaran 2025. Perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Tahun 2024. Kedua. Penandatanganan kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS tahun Anggaran 2025 dan perubahan KUA PPAS tahun 2024. Rapat Tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD M Tauhid SIP berlangsung di Aula Utama Sidang Utama lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah berlangsung Hidmad Senen 5 Agustus 2024.
Juru Bicara Banggar Anggota DPRD Muslihin SH dari Fraksi PPP ini menyatakan, bahwa Beberapa waktu yang lalu, wakil bupati lombok tengah telah menyampaikan penjelasan terhadap rancangan kua-ppas apbd tahun anggaran 2025 dan perubahan kua serta perubahan ppas perubahan apbd tahun anggaran 2024, maka sesuai keputusan pimpinan dprd kabupaten lombok tengah nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan jadwal kegiatan dprd kabupaten lombok tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024, badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan kua dan ppas apbd tahun anggaran 2025 dan rancangan perubahan kua dan perubahan ppas apbd tahun anggaran 2024 mulai tanggal 26 juli sampai dengan tanggal 2 agustus 2024.
Untuk kita maklumi bersama, pembahasan terhadap kua ppas 2025 dan perubahan kua ppas tahun 2024, dilaksanakan secara paralel. Hal ini dilaksanakan karena masa transisi dimana pada tanggal 28 agustus mendatang, anggota dprd periode 2019-2024 akan berakhir. Hal ini berarti pula bahwa dokumen kua ppas tahun anggaran 2025 dan perubahan kua ppas tahun anggaran 2024, merupakan dokumen terakhir yang dibahas oleh badan anggaran dprd periode 2019-2024.
Setelah membaca, mempelajari serta mencermati dokumen rancangan kua ppas apbd tahun anggaran 2025 dan perubahan kua ppas apbd tahun anggaran 2024, badan anggaran dprd kabupaten lombok tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Pembahasan rancangan kua ppas apbd tahun anggaran 2025 Pendapatan daerah
Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar rp. 2.695.141.549.688,00 (2 triliun 695 milyar 141 juta 549 ribu 688 rupiah) atau meningkat sebesar 135,8 milyar dari tahun anggaran sebelumnya. Dari 3 komponen utama pendapatan daerah, hanya lain-lain pendapatan daerah yang sah yang direncanakan sama dengan tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.35.471.962.254 (35 milyar 471 juta 962 ribu 254 rupiah). Sedangkan pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 431.776.284.961,00 (431 milyar 776 juta 284 ribu 961 rupiah) dan pendapatan transfer ditargetkan sebesar rp.2.227.893.302.473,00 (2 triliun 227 milyar 893 juta 302 ribu 473 rupiah).
Kita patut bersyukur bahwa pada tahun anggaran 2025, kita berani mengambil langkah untuk meningkatkan porsi pendapatan asli daerah sebesar, Rp.115.927.074.436,00 (115 milyar 927 juta 74 ribu 436 rupiah) dari tahun anggaran 2024. Peningkatan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar rp.252.589.622.349,00 (252 milyar 589 juta 622 ribu 349 rupiah) atau meningkat sebesar 73,6 milyar dari tahun anggaran 2024. Sedangkan retribusi daerah masih ditargetkan sama dengan tahun anggaran 2024 yakni sebesar Rp.26.922.702.017,00 (26 milyar 922 juta 702 ribu 17 rupiah)). Kontribusi peningkatan pad yang cukup besar juga bersumber dari lain-lain pad yang sah yang ditargetkan meningkat sebesar 42,2 milyar menjadi sebesar, Rp.139.646.244.248,00, (139 milyar 646 juta 244 ribu 248 rupiah) sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya bertambah sebesar 38 juta menjadi sebesar, Rp.12.617.716.347,00 (12 milyar 617 juta 716 ribu 347 rupiah).
Pada komponen pendapatan transfer khususnya yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat, direncanakan meningkat sebesar 67,7 milyar menjadi sebesar, Rp.2.142.226.816.000,00 (2 triliun 142 milyar 226 juta 816 ribu rupiah) sedangkan pendapatan transfer antar daerah direncanakan menurun sebesar 47,8 milyar menjadi sebesar Rp.85.666.486.473,00. (85 milyar 666 juta 486 ribu 473 rupiah). Sedangkan pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya yang bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, direncanakan sama dengan tahun anggaran 2024 yakni masing-masing sebesar Rp.302.000.000,00 (302 juta rupiah) dan rp.35.169.962.254,00 (35 milyar 169 juta 962 ribu 254 rupiah),”
Belanja daerah
Belanja daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan meningkat sebesar 125,4 milyar dari tahun anggaran sebelumnya menjadi sebesar rp.2.663.960.852.348,00 (2 triliun 663 milyar 960 juta 852 ribu 348 rupiah).” Jelas Muslihin SH.
Lanjutnya, dengan memperhatikan rencana pendapatan daerah sebesar rp. 2.695.141.549.688,00 (2 triliun 695 milyar 141 juta 549 ribu 688 rupiah) dan belanja daerah sebesar Rp.2.663.960.852.348,00 (2 triliun 663 milyar 960 juta 852 ribu 348 rupiah), maka terdapat surplus sebesar Rp.31.180.697.340,00 (31 milyar 180 juta 697 ribu 340 rupiah). Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerah direncanakan hanya pada komponen pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk membayar pokok utang pada pt smi sebesar rp.31.180.697.340,00 (31 milyar 180 juta 697 ribu 340 rupiah) sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar {rp.31.180.697.340,00) (minus 31 milyar 180 juta 697 ribu 340 rupiah).
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan Silpa adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai defisit pada kebijakan apbd tahun anggaran 2025 yang merupakan selisih negatif antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar rp.31.180.697.340,00 (31 milyar 180 juta 697 ribu 340 rupiah) dan pembiayaan netto sebesar (Rp.31.180.697.340,00) (minus 31 milyar 180 juta 697 ribu 340 rupiah) sehingga silpa tahun berkenaan menjadi sebesar nol rupiah atau secara struktur kebijakan apbd tahun anggaran 2025 dalam posisi berimbang.
Pembahasan rancangan perubahan kua dan perubahan ppas tahun anggaran 2024.
Pendapatan daerah
Target pendapatan daerah pada perubahan apbd tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar, Rp.2.622.657.129.963,00 (2 triliun 622 milyar 657 juta 129 ribu 963 rupiah) atau meningkat sebesar 63,3 milyar dari apbd induk tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan asli daerah
Pada komponen pendapatan asli daerah, badan anggaran bersama tapd sepakat untuk merencanakan pendapatan asli daerah sebesar Rp.377.722.766.893,00 (377 milyar 722 juta 766 ribu 893 rupiah) yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.181.460.899.220,00 (181 milyar 460 juta 899 ribu 220 rupiah) retribusi daerah sebesar, Rp.26.922.702.017,00 (26 milyar 922 juta 702 ribu 17 rupiah), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp. 12.617.716.347,00 (12 milyar 617 juta 716 ribu 347 rupiah) dan lain-lain pad yang sah sebesar Rp.156.721.449.309,00 (156 milyar 721 juta 449 ribu 309 rupiah) dimana salah satu sumbernya berasal dari dari perolehan bagi keuntungan dari PT. Amman mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp.39.525.328.000 (39 milyar 525 juta 328 ribu rupiah).
Secara umum, pada perubahan kebijakan apbd tahun anggaran 2024 ini, pendapatan asli daerah ditargetkan bertambah sebesar, Rp.61.873.556.368,00 (61 milyar 873 juta 556 ribu 368 rupiah) dari apbd induk 2024, yang bersumber dari peningkatan target pajak daerah sebesar 2,5 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 38,5 juta dan lain-lain pad yang sah sebesar, Rp.59.335.030.512,00 (59 milyar 335 juta 30 ribu 512 rupiah). Pendapatan transfer
Pendapatan transfer pada perubahan apbd 2024 direncanakan berkurang sebesar 2,8 milyar dari apbd induk 2024 menjadi sebesar Rp.2.205.147.328.268,00 (2 triliun 205 milyar 147 juta 328 ribu 268 rupiah) dengan rincian : pendapatan transfer pemerintah pusat bertambah 1,2 milyar menjadi sebesar Rp.2.075.736.418.504,00 (2 triliun 75 milyar 736 juta 418 ribu 504 rupiah) dan pendapatan transfer antar daerah berkurang 4 milyar menjadi sebesar Rp. 129.410.909.764,00 (129 milyar 410 juta 909 ribu 764 rupiah). Lain-lain pendapatan daerah yang sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan meningkat 4,3 milyar dari apbd induk menjadi sebesar Rp.39.485.034.802,00 (39 milyar 485 juta 34 ribu 802 rupiah). Peningkatan tersebut bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditargetkan sebesar Rp.39.485.034.802,00 (39 milyar 485 juta 34 ribu 802 rupiah) sedangkan pendapatan hibah ditargetkan sama dengan apbd induk sebesar Rp.302.000.000,- (302 juta rupiah) Belanja daerah
Belanja daerah pada rancangan kebijakan perubahan apbd tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar rp. 102.462.217.563,00 dari semula dianggarkan pada apbd induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.2.538.492.429.747 (2 triliun 538 milyar 492 juta 429 ribu 747 rupiah) menjadi sebesar, Rp.2.640.954.647.310,00 (2 triliun 640 milyar 954 juta 647 ribu 310 rupiah). Adapun realisasi belanja daerah sampai dengan 30 juni 2024 (semester i) sebesar, Rp.1.028.154.724.227,- (1 triliun 028 milyar 154 juta 724 ribu 227 rupiah) atau sebesar 40,50%.
Dengan memperhatikan target pendapatan daerah sebesar, Rp.2.622.657.129.963,00 (2 triliun 622 milyar 657 juta 129 ribu 963 rupiah) dan rencana belanja daerah sebesar Rp.2.640.954.647.310,00 (2 triliun 640 milyar 954 juta 647 ribu 310 rupiah), maka terdapat defisit sebesar Rp.18.297.517.347,- (minus 18 milyar 297 juta 517 ribu 347 rupiah)
Pembiayaan daerah
Penerimaan pembiayaan
Kebijakan penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2024, yaitu pengalokasian besaran penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (silpa) tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil audit bpk-ri atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023 yaitu sebesar rp.39.084.647.243,- (39 milyar 84 juta 647 ribu 243 rupiah). Pengeluaran pembiayaan Kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2024 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah program pen pada PT. Sarana multi infrastruktur (persero) yang telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah kabupaten lombok tengah tetap sebesar, Rp.20.787.129.896,- (20 milyar 787 juta 129 ribu 896 rupiah) atau tidak mengalami perubahan.
Pembiayaan netto
Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2024 sebesar, Rp.39.084.647.243,- (39 milyar 84 juta 647 ribu 243 rupiah) dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.20.787.129.896,- (20 milyar 787 juta 129 ribu 896 rupiah) maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto sebesar, Rp.18.297.517.347,- (18 milyar 297 juta 517 ribu 347 rupiah)
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan Silpa adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto,” nilai defisit pada kebijakan perubahan apbd tahun anggaran 2024 yang merupakan selisih negatif antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar (rp.18.297.517.347) (minus 18 milyar 297 juta 517 ribu 347 rupiah) dan pembiayaan netto sebesar Rp.18.297.517.347 (18 milyar 297 juta 517 ribu 347 rupiah) sehingga silpa tahun berkenaan menjadi sebesar nol rupiah atau secara struktur kebijakan perubahan apbd tahun anggaran 2024 dalam posisi berimbang.” Ujarnya.
“Terhadap hasil pembahasan yang telah kami paparkan di atas, seluruh fraksi-fraksi yang tergabung dalam badan anggaran dprd kabupaten lombok tengah secara aklamasi menyatakan persetujuannya terhadap rancangan kua-ppas apbd tahun anggaran 2025 dan perubahan kua-ppas apbd tahun anggaran 2024, dengan beberapa catatan sebagai berikut :
Perlu adanya perbaikan penulisan seperti pada halaman 10 kupa ppas yang tertulis Rp.2.2.605.581.924.902,00 dan penulisan pembangunan pasar jelojok-kopang yang seharusnya tertulis untuk jalan dan jembatan.
Ditengah prestasi kerja yang ditunjukkan oleh jajaran badan pendapatan daerah (bapenda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, badan anggaran menyampaikan keprihatinan atas mnimnya sumber daya manusia dalam mendukung kinerja peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, badan anggaran merekomendasikan kepada bupati lombok tengah untuk lebih memperhatikan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada pada badan pendapatan daerah. Mendukung pemerintah daerah untuk mewujdukan struktur apbd yang lebih sehat dengan menyusun target penerimaan daerah yang lebih rasional dan realistis berdasarkan potensi yang sesungguhnya.
Salah satu potensi pendapatan asli daerah yang perlu lebih serius untuk digali adalah retribusi persampahan baik yang berada pada kawasan pariwisata, perkotaan maupun perdesaan. Secara khusus, badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk memberikan wewenang pengelolaan sampah kepada pemerintahan desa dan mengenakan tarif retribusi sampah di lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Pengengat Kecamatan Pujut.
Sebagai upaya optimalsiasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak air bawah tanah, badan anggaran mendorong pemerintahan daerah untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan setiap pengguna air bawah tanah atau wajib pajak air bawah tanah untuk memasang meteran air sehingga penggunaan air bawah tanah maupun penetapan besaran pajaknya dapat lebih terukur.” Jelasnya.
Selanjutnya, Adapun struktur lengkap dari kua dan ppas apbd tahun anggaran 2025 serta perubahan kua dan perubahan ppas apbd tahun anggaran 2024.
Badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah
Kabupaten lombok tengah
Ketua,
M. Tauhid, s.ip, HL. Achmad Rumiawan, S.sos
Wakil ketua
HL. Sarjana, SH
Wakil ketua
HM. Mayuki, S,ag
Wakil ketua
Anggota-anggota
FRAKSI Gerindra
Drs. Rahmatullah
HM Nasib, SP
Muhalip
Lalu ramdan, s.ag
FRAKSI Golkar
Haji lalu kelan, s.pd
Lalu Erlan, Sh.
Syarifudin, s.ag
Lalu muhammad akhyar
Fraksi PKB
Prayatna Wirahadi Saputra, ST
Tarip
Dra. Hj. Nurul Adha Hmz, MM
Fraksi PPP
Lalu sunting mentas
Sukatmi
Muslihin, Sh
Fraksi Demokrat
Adi bagus karya putra
Eka harya putra
Roman adji karunia
FRAKSI PKS
H.Ahmad Supli, SH
Sri retnowati, s.sos
HM Sidik Maulana
Fraksi PBB
Legewarman, S.Ip
Didik ariesta, s.ag., s.pd.i
FRAKSI Nasdem Perjuangan
Suhaimi, S.h.
H.Lalu Wiraksa m, b.sc., S.Ip., MM
Yasir amrillah, S.pdi
Fraksi Amanat nurani
Berkarya
Sunaryawan, s.pdi
Amanat nurani
Berkarya.
Sumber Humas DPRD Loteng.
Penulis : Rossi
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Humas DPRD Loteng
