LOMBOKDAILY.NET. LOMBOK TENGAH – Pemerintah Daerah Lombok Tengah (Loteng) menjawab semua pandangan umum fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Jawaban itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng.
Dalam jawabannya, Kepala Daerah menjelaskan beberapa program prioritas yang akan dijalankan pada 2027:
1. Untuk Petani
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah akan membantu sarana produksi pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta memudahkan petani mendapat teknologi. Tujuannya agar usaha tani lebih modern, biaya produksi lebih murah, dan hasil panen lebih banyak.
2. Untuk Nelayan
Program penguatan nelayan diarahkan untuk menambah sarana prasarana perikanan tangkap, meningkatkan kemampuan nelayan, memperkuat kelompok nelayan, asuransi nelayan, dan pendampingan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
3. Untuk UMKM dan Ekonomi Desa
Pemda lewat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan fokus pada tiga program: membina Koperasi Desa Merah Putih, membantu penerbitan NIB UMKM, pelatihan SDM, dan bantuan alat produksi untuk meningkatkan sertifikasi produk UMKM.
Terkait pembiayaan, Pemda menjelaskan soal SILPA (Sisa Lebih Anggaran tahun lalu) yang sifatnya asumtif atau perkiraan dari penghematan belanja. Sedangkan untuk pembayaran utang ke PT SMI akan dilakukan sesuai jadwal dengan prinsip hati-hati, agar tidak mengganggu layanan dasar publik.
Pemda juga sepakat dengan Fraksi PPP bahwa APBD tidak boleh habis untuk operasional birokrasi saja, tapi harus untuk pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat, seperti perbaikan jalan, irigasi pertanian, dan akses transportasi ke sekolah dan puskesmas.
Untuk postur anggaran, Raperda APBD 2027 dalam posisi berimbang. Total belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,53 Triliun. Pendapatan daerah sebesar Rp1,87 Triliun atau 74% masih bergantung pada dana transfer pusat. Ini menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua daerah di Indonesia.
Menanggapi sorotan belanja operasi yang besar mencapai Rp2,11 Triliun atau 83,5% dibanding belanja modal hanya Rp175,36 Miliar, Pemda menjelaskan bahwa belanja operasi sebagian besar untuk hal wajib seperti gaji ASN, iuran BPJS untuk UHC, BOSP sekolah, dan operasional RSUD serta Puskesmas.
Terkait kesehatan, dari total anggaran kesehatan Rp569,86 Miliar, RSUD Praya dapat Rp110,46 Miliar. Anggaran itu sebagian besar dari pendapatan BLUD rumah sakit itu sendiri untuk pelayanan rujukan. Pemda tetap berkomitmen memperkuat Puskesmas, Pustu dan Posyandu sebagai garda terdepan.
Untuk Desa, karena ada dinamika penurunan Dana Desa, Pemda akan melatih Kepala Desa baru, mengawal program Desa Berdaya dari Provinsi NTB, dan mendorong desa memaksimalkan aset seperti tanah pecatu agar produktif.
Terakhir, untuk Pilkades serentak, regulasinya akan direview dan direvisi pada tahun 2027 menyesuaikan UU Desa terbaru dan PP Nomor 16 Tahun 2026. Editor : Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
