LOMBOKDAILY.NET. BATUNYALA, LOMBOK TENGAH – Keberadaan Pasar Hewan Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, kini berada di ujung sorotan tajam. Pasar yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi peternak itu dinilai telah berubah menjadi sumber masalah serius: mengganggu lalu lintas, mengancam pencemaran sungai, hingga dipertanyakan kelayakan bangunannya.
Desakan tegas datang dari pakar lingkungan, Dr. (C). Nujumuddin, M.Si. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak boleh lagi setengah hati dan harus mengambil langkah berani, termasuk opsi penutupan permanen dan relokasi.
Menurut Nujumuddin, aktivitas ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pasar hewan tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas jual beli dan perputaran ekonomi. Pemerintah harus memeriksa apakah lokasi, bangunan, sistem pengelolaan limbah, sanitasi, dan pengawasannya benar-benar memenuhi standar. Kalau berbagai persyaratan mendasar tidak terpenuhi, keberadaan pasar harus dievaluasi secara serius,” tegas Nujumuddin.
Sorotan 1: Biang Kemacetan di Jalur Wisata
Persoalan paling kasat mata adalah kemacetan. Keluar-masuk truk pengangkut ternak dan kendaraan pedagang di hari pasaran dinilai tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Pasar ini berada tepat di tepi jalan dengan fungsi strategis sebagai jalur mobilitas warga dan akses menuju destinasi wisata.
“Jalan bukan hanya ruang untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga jalur mobilitas masyarakat. Jika kegiatan pasar menyebabkan kemacetan, mengurangi keselamatan, atau menimbulkan gangguan lingkungan bagi pengguna jalan, pemerintah harus berani mengevaluasi kesesuaian lokasinya,” ujarnya.
Ia mempertanyakan kajian tata ruang awal pasar tersebut. Menurutnya, pasar hewan tidak semestinya ditempatkan di pinggir jalan pariwisata tanpa kajian AMDAL dan lalu lintas yang memadai.
Sorotan 2: Pengawasan Lemah dan Bangunan Tak Layak
Nujumuddin juga menyoroti lemahnya fungsi controlling. Mulai dari kebersihan, pengaturan kendaraan, penanganan kotoran ternak, hingga pemeliharaan fasilitas dinilai berjalan tanpa standar yang konsisten..
Untuk itu ia mendesak pemerintah membuka data secara transparan: hasil pemeriksaan rutin, laporan pengelola, catatan pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut temuan lapangan.
Kondisi fisik bangunan pasar pun harus diaudit total. Mulai dari kelayakan konstruksi, lantai, saluran pembuangan, ketersediaan air bersih, sanitasi, hingga sistem pengelolaan limbah.
Sorotan 3: Ancaman Paling Berbahaya – Cemari Sungai
Ini yang paling krusial. Kotoran sapi, kambing dan ternak lainnya yang menumpuk berpotensi menjadi beban pencemaran berat bagi sungai di sekitar pasar.
Limbah tersebut membawa bahan organik dan mikroorganisme pencemar. Jika terbawa air hujan tanpa pengolahan, kualitas air sungai akan anjlok dan merusak ekosistem.
“Jangan sampai kotoran ternak dianggap sekadar persoalan kebersihan. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah tersebut dapat menjadi sumber pencemaran. Pemerintah harus memastikan ke mana air limbah mengalir, bagaimana kotoran dikumpulkan, dan apakah tersedia fasilitas pengolahan yang layak,” kata Nujumuddin.
Pembuktiannya, kata dia, tidak bisa dengan asumsi. Harus ada pemeriksaan saluran drainase, penelusuran jalur pembuangan, hingga pengambilan sampel air sungai untuk uji laboratorium parameter mikrobiologi dan bahan organik. Selain itu, bau busuk menyengat dari tumpukan kotoran dan sisa pakan juga mengurangi kenyamanan warga dan pengguna jalan, serta berpotensi menjadi vektor penyakit jika tidak ditangani secara sanitasi.
Desakan Audit Terpadu dan Tutup Permanen
Atas rentetan persoalan tersebut, Nujumuddin mendorong Pemkab Lombok Tengah segera membentuk tim audit terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR Tata Ruang, dan pengelola pasar.
Hasil audit wajib diumumkan secara transparan kepada publik.
“Jika ditemukan pelanggaran serius yang tidak dapat segera diperbaiki, penutupan layak dipertimbangkan. Apabila lokasi terbukti tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan menimbulkan gangguan yang sulit dikendalikan, relokasi ke tempat yang lebih layak harus menjadi pilihan,” pungkasnya.
Baginya, penutupan permanen bukan anti-peternak, melainkan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Perdagangan ternak tetap penting, tapi harus berlangsung di lokasi yang layak, aman, tertib, dan tidak mengorbankan lingkungan serta fungsi jalan pariwisata. Editor : Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
