MATARAM – Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih jadi contoh pertama untuk Indonesia dalam urusan dana siaga bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) gandeng lembaga Jerman GIZ dan Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB (FPRB NTB) lagi merintis skema pembiayaan risiko bencana yang terukur.
Rembuk awalnya sudah digelar di Hotel Santika Mataram, Kamis (20/8) kemarin. Pertemuan ini jadi puncak dari survei panjang yang dilakukan tim sejak 10 sampai 19 Agustus 2026 lalu di seluruh NTB.
Kenapa NTB? Karena NTB ini rawan bencana, tapi juga kuat gotong royongnya. Jadi apa yang berhasil di NTB, nanti bisa ditiru daerah lain di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim yang turun langsung bukan kaleng-kaleng. Ada Frankfurt School of Finance & Management, BNPB, GIZ, FPRB NTB, dan dibantu konsultan MarkPlus. Tugas mereka memetakan masalah: selama ini kalau bencana datang, akses dana untuk warga itu macet di mana.
Yang Dibidik: Petani, Nelayan, Pelaku Wisata
Fokusnya jelas, warga kecil. Tim memetakan kebutuhan di sektor paling vital di NTB: pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Nanti skema yang dikaji ada tiga:
1. Asuransi mikro – asuransi kecil yang murah dan terjangkau buat warga desa. 2. Dana cadangan – tabungan bersama buat keadaan darurat. 3. Pengalihan risiko – jadi kalau ada kerugian besar, tidak ditanggung sendiri.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh bilang, ini bukan sekadar bantuan, tapi sistem.
“Ketangguhan itu butuh akses keuangan yang cepat dan tepat waktu. Baik untuk pemerintah, pengusaha, maupun rumah tangga saat bencana datang,” ujarnya.
Jadi idenya, perlindungan sosial yang selama ini ada, digabung dengan dana siaga bencana. Biar warga tidak hanya kuat fisiknya, tapi juga kantongnya aman sebelum, saat, dan sesudah bencana.
Libatkan Banyak Pihak Sampai ke Desa
Yang bikin program ini beda, semua diajak rembuk. Dari Bappeda, BPBD, BKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, sampai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.
OJK NTB dan pengusaha swasta juga dilibatkan. Paling penting, kelompok warga di desa juga dimintai pendapat. Karena di desa lah nanti model ini akan dicoba.
Perwakilan GIZ Indonesia, Cut Sri Rozanna menegaskan, kesiapsiagaan itu harus jadi investasi bersama, bukan cuma tugas BNPB saja.
“Perlindungan sosial adaptif tidak boleh jadi program tunggal. Harus jadi sistem terpadu dari hulu ke hilir. Kalau dipadukan dengan pembiayaan yang inovatif dan mudah diakses warga, komunitas tangguh itu bukan lagi wacana,” tegasnya.
Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani menambahkan, membangun tangguh itu harus nyambung terus
“Membangun ketangguhan warga lokal butuh sistem yang tidak putus. Dari mitigasi di hulu sampai perlindungan finansial di hilir,” katanya.
Semua hasil survei dan masukan warga ini nanti akan dirangkum dalam Laporan Penilaian Kesenjangan (Gap Assessment Report) yang targetnya jadi November 2026.
Kalau laporan ini jadi dan berhasil di NTB, skema ini akan jadi cetak biru nasional. Artinya, NTB jadi pionir, daerah lain di Indonesia tinggal meniru. |Editor ; Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
