LOMBOKDAILY.NET – Tohokan Bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri ke ITDC pada acara Talkshow Lanskap Sport Tourism The Mandalika di Hotel Pullman Lombok Merujani Beach Resort, Rabu 27 September 2023 , bisa jadi pemicu bongkar tabir persoalan lahan di KEK Mandalika.
Juru Bicara (Jubir) Tim Pejuang Lahan Mandalika M.Samsul Qomar, Minggu 1 Oktober 2023 kepada lombokdaily.net menyatakan, tohokan bupati pada acara penting dan bergengsi dengan mengungkap bahwa Pemda-pun ada lahanya yang belum dibayar itu, bisa jadi indikasi bahwa persoalan lahan di Mandalika memang belum beres.
“Dengan kejadian belum di bayarnya 9 hektare lahan milik Pemda Loteng oleh ITDC namun sudah berstatus HPL, tentu membuka tabir kegelapan selama ini soal proses HPL yang di klaim pihak pengembang plat merah tersebut.
Kami menilai bahwa HPL yang diklaim selama ini tidak semuanya benar, bahkan bisa jadi semua tidak benar,”kata M.Samsul Qomar.
Untuk itu, pihaknya mewakili masyarakat pemilik lahan meminta kepada Presiden Jokowi dan pihak terkait untuk membuka status HPL Lahan ITDC dengan seterang terangnya, atau segera memerintahkan ITDC untuk membayar lahan warga yang masih belum selesai.
“Hal ini sangat jelas terbukti ketika lahan milik Pemda saja tanpa proses pembayaran sudah di klaim menjadi HPL, apalagi lahan warga yang kebanyakan buta huruf dan tidak faham soal dokumen dan lainnya,”imbuh Samsul.
Patut di duga tandas pria dengan akronim MSQ ini, ada “kejahatan “ dan mafia lahan pada saat pembebasan dahulu dan ini harus di buka agar ti dak menjadi bom waktu.
Maka pihaknya, mendukung langkah pemda dalam hal ini Bupati untuk menagih ITDC agar lahan pemda yang merupakan aset daerah segera diselesaikan, begitu juga lahan warga yang belum menerima dan salah bayar agar segera juga dibayarkan.
“Karena kalau soal salah bayar dan sebagainya, itu bukan tanggungjawab pemilik, siapa suruh mereka bayar tanpa melihat alas hak dan lainnya, asal bayar, terus pemilik yang di korbankan,”ketus MSQ.
Sebelum moto GP kedua ini , pihaknya minta ITDC melalui pemprov maupun pemda, segera bertemu dengan perwakilan warga untuk menyelesaikan sengakrut lahan, jika tidak, maka bisa saja warga melakukan aksi-aksi damai untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, kepada presiden dan kepada dunia, bahwa soal lahan di Mandalika belum selesai.
“Dukungan masyarakat tekait event dunia di Mandalika tidak usah diragukan lagi, buktinya selama ini tidak pernah ada kejadian kerusuhan, karena mereka mencintai tanah mereka, daerah mereka, bangsa mereka. Tapi jangan kemudian kecintaan mereka tidak di hargai, bahkan dicuekin oleh pemangku kebijakan,”kata MSQ.
“Warga masyarakat ini kan manusia biasa juga yang punya hati dan rasa , tolonglah segera ada kebijakan agar semua perhelatan juga berkah tanpa ada Kezoliman di dalamnya,”pungkas MSQ.
