Pemerintah Daerah Diminta Cari Solusi Terbaik untuk Guru Honorer

Jumat, 30 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Tengah (NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama perwakilan 715 guru honorer non database dan LSM KASTA NTB menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI untuk membahas kejelasan status tenaga honorer pasca rekrutmen PPPK.

Dari hasil rapat tersebut, disepakati bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menangani persoalan tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam pengangkatan PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. KemenPAN-RB juga meminta pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik sesuai dengan kondisi, kemampuan fiskal, dan kebutuhan daerah masing-masing.

Poin-Poin Penting Hasil Rapat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  • Sekertariat Daerah HL Firman Wijaya, Kasta NTB Wink Haris dan Komisi I Samsul Hadi

    Pemerintah pusat tidak lagi menangani persoalan tenaga honorer setelah selesainya proses rekrutmen PPPK dan PPPK Paruh Waktu per 31 Desember 2025.

– Pemerintah daerah diminta untuk mencari solusi terbaik sesuai dengan kondisi, kemampuan fiskal, dan kebutuhan daerah masing-masing.

– Guru honorer yang telah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki sertifikasi, pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan.

– Tidak ada perintah pemecatan tenaga honorer dari pemerintah pusat.

 

Dengan hasil rapat ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan lanjutan terkait nasib ratusan guru honorer non database dan menjaga stabilitas dunia pendidikan di daerah.

Ratusan Guru dan Komisi I dan IV DPRD Lombok Tengah Berdialog, Cari Solusi untuk Honorer Non Database

Polemik kekisruhan honorer non database, terutama dari kalangan Guru Tidak Tetap (GTT), memasuki babak baru dengan diadakannya hearing di DPRD Lombok Tengah pada Kamis (29/01/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan GTT, LSM Kasta NTB, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, dan Kepala BPKAD.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I dan Komisi IV DPRD Lombok Tengah meminta agar para GTT untuk satu alur dalam memahami prosedur yang sedang dijalankan. Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi, juga meminta agar para GTT tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai dan membelok-belokkan fakta.

Poin-Poin Penting Hasil Hearing

– Pemda Lombok Tengah sedang memverifikasi ulang data seluruh PPPK dan PPK Paruh Waktu beserta data-data honorer (termasuk yang non database) untuk memastikan tidak ada kekeliruan.

Komisi I DPRD Lombok Tengah akan membuat tim kecil bersama dengan GTT untuk menyocokkan data dengan Disdik.

– LSM Kasta NTB telah menemukan adanya honorer siluman dan PPPK Paruh Waktu yang tidak memenuhi syarat.

– GTT meminta agar hak keuangan atas jam kerja mereka juga dibayarkan dan meminta pemda untuk segera mengeluarkan regulasi yang jelas.

Dengan diadakannya hearing ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan honorer non database di Lombok Tengah. (®)

Baca Juga :  Kasus Sintung Park Lemot! LSM Kasta Demo Kejati NTB Minta Segera Tetapkan Tersangka

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lombokdaily.net

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Wabup Nursiah Ajak Petani Melek Teknologi
25 Tahun Otonomi Daerah, Lombok Tengah Masih Bergantung ke Pusat
Meriah! Lombok Tengah Gelar Lomba Cipta Menu MBG di Halaman Kantor Bupati
Warga Sukaraja Titip Harapan di Reses HL Pelita Putra SH. Dari Bak Sampah Hingga Pembinaan Pemuda
Reses di Beber Lekong Empat, Warga Tagih Janji : Minta Terop, Kursi, MCK, Jalan, Hingga Modal Usaha
Reses di Desa Semoyang, Adi Bagus Karya Putra Tampung Aspirasi Warga Praya Timur Soal Jalan dan Irigasi
Dukungan INOVASI Percepat Pencapaian Prioritas Pendidikan di Lombok Tengah
H. Ilham Mahmudi Menang Pilkades Prai Meke, Warga Harap Desa Lebih Maju
Berita ini 18 kali dibaca

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Sabtu, 14 November 2026 - 09:26 WIB

Wabup Nursiah Ajak Petani Melek Teknologi

Rabu, 11 November 2026 - 13:43 WIB

25 Tahun Otonomi Daerah, Lombok Tengah Masih Bergantung ke Pusat

Senin, 9 November 2026 - 14:59 WIB

Meriah! Lombok Tengah Gelar Lomba Cipta Menu MBG di Halaman Kantor Bupati

Sabtu, 7 November 2026 - 15:48 WIB

Warga Sukaraja Titip Harapan di Reses HL Pelita Putra SH. Dari Bak Sampah Hingga Pembinaan Pemuda

Jumat, 6 November 2026 - 19:51 WIB

Reses di Beber Lekong Empat, Warga Tagih Janji : Minta Terop, Kursi, MCK, Jalan, Hingga Modal Usaha

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERBARU

Pemerintahan Lombokdaily

Wabup Nursiah Ajak Petani Melek Teknologi

Sabtu, 14 Nov 2026 - 09:26 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

25 Tahun Otonomi Daerah, Lombok Tengah Masih Bergantung ke Pusat

Rabu, 11 Nov 2026 - 13:43 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Meriah! Lombok Tengah Gelar Lomba Cipta Menu MBG di Halaman Kantor Bupati

Senin, 9 Nov 2026 - 14:59 WIB