LOMBOKDAILY.NET – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting pada tahun 2024, diantaranya memperoleh penghargaan atas Pemulihan Keuangan Daerah sebesar Rp. 1.935.073.033,- melalui bantuan hukum non litigasi serta penghargaan atas Pengamanan 11 Proyek Strategis Daerah dan Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara lainnya dari Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri. Kemudian, pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih penghargaan dari 5 kategori yang meliputi peringkat 2 kategori Satker dengan Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, peringkat 1 kategori 7 Tertib dan Hasil Sidak Terbaik, peringkat 3 kategori IKPA terbaik Tingkat wilayah Kejati NTB, peringkat 2 kategori Satker dengan Kinerja Terbaik Bidang Intelijen dan peringkat kedua kategori Pelaporan Kinerja Datun.”Capaian-capaian tersebut, sejalan dengan upaya mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam program Asta Cita.” Jelas Kajari melalui Kasi Intel I Made Juri Imanu, SH., MH.
Menurutnya, Selama 100 hari masa pemerintahan periode 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah juga berhasil memperoleh capaian kinerja di berbagai bidang, yang mana capaian-capaian tersebut semakin memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan saat ini.”
Adapun capaian kinerja masing-masing seksi pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terangkum sebagai berikut, Intelijen Dalam 100 hari pertama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Seksi Intelijen telah melaksanakan 2 kegiatan Penyuluhan Hukum, Penerangan Hukum di 10 Desa di Kabupaten Lombok Tengah, 1 Kegiatan Kampanye Anti Korupsi dan melakukan 1 Opeasi Intelijen terkait dengan dugaan mafia tanah di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah,” sebagaimana hal tersebut selaras dengan program Asta Cita keenam dan ketujuh dalam membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Adapun kegiatan dari Seksi Intelijen adalah sebagai berikut, 100 Hari Pemerintahan Prabowo- Gibran ( 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025),” jelasnya.
Adapun Kegiatan kata dia,
Capaian Kinerja
(21 Oktober 2024-30 Januari 2025), Pemantauan Pilkada Yakni Kegiatan Penerangan Hukum, 10 kegiatan, Penyuluhan Hukum, Kampanye Anti Korupsi, Mafia tanah,”Capaian Kinerja Tahun 2024
Target Capaian Kinerja, Pemantauan Pemilu/Pilkada
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Kegiatan Penerangan Hukum, Kegiatan Penyuluhan Hukum, Kampanye Anti Korupsi, Pengamanan Proyek Strategis, Proyek Strategis Daerah.” Ujarnya.
Pidana Khusus
Pada masa pemerintahan 100 Hari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Seksi Tindak Pidana Khusus telah melakukan proses penyidikan pada dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pertambangan (galian c) di Kabupaten Lombok Tengah, yang mana hal tersebut sejalan dengan program Asta Cita ketujuh dan kedelapan dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan alam serta pemberantasan korupsi. 100 Hari Pemerintahan Prabowo- Gibran ( 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025)
No.Tahapan Penanganan Perkara Capaian Kinerja
(21 oktober 2024-30 januari 2025), Penyelidikan
Perkara, Capaian Kinerja Tahun 2024 Tahapan Penanganan Perkara
Target, Capaian Kinerja, Penyelidikan 3 Perkara 7 Perkara, Penyidikan
2 Perkara, 3 PerkaraPrapenuntutan dan Penuntutan
2 Perkara, 5 Perkara
Eksekusi
2 Perkara
5 Perkara, Penyelamatan keuangan negara
Rp. 363.454.145.7
Perdata dan Tata Usaha Negara, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mencatat sejumlah pencapaian kinerja selama 100 hari pemerintahan ini diantaranya program Asta Cita “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” dengan melaksanakan Perjanjian Kerja sama dengan 142 pemerintah Desa se Kabupaten Lombok Tengah terkait program “Jaksa Garda Desa” dengan dibentuknya rumah RJ di setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah, selain itu Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara telah melakukan pemulihan keuangan daerah senilai Rp. 1.929.269.120.- dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
100 Hari Pemerintahan Prabowo- Gibran ( 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025)
No Kegiatan Jumlah
Penegakan Hukum
Penagihan Piutang dan Uang Pengganti
4 Tunggakan Piutang UP dalam proses pembayaran angsuran dan 2 Tunggakan Piutang UP Lunas dengan total Rp. 4.325.000.-
Bantuan Hukum
Litigasi Non Litigasi
1 Perkara Gugatan Perdata
1 Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
40 SKK,
Pertimbangan Hukum
Pendampingan Hukum
Audit Hukum
Pendapat Hukum
105 pendampingan
1 kegiatan
7 kegiatan
4. Pemulihan Keuangan Negara/Daerah
Rp. 2.685.180.603,-
5. Pelaksanaan MoU
149 MoU
Capaian Kinerja Tahun 2024
No.Kegiatan Target
Capaian Kinerja
1.Penegakan Hukum
1 Perkara
Penegakan Hukum
1. Litigasi : 1 Perkara
2. Penagihan Piutang dan Uang Pengganti : 6 Kegiatan
2. Pertimbangan Hukum
6 Kegiatan
Pertimbangan Hukum 1. Pendampingan Hukum : 106 Pendampingan
2. Pendapat Hukum: 8 kegiatan,
3. Audit Hukum: 1 Kegiatan
3. Bantuan Hukum
Bantuan Hukum
1. Litigasi : 2 Perkara
2. Non Litigasi :
146 Kegiatan
4. Pelayanan Hukum
12 Kegiatan
5.Tindakan Hukum lain
5 kegiatan mediasi
6.Pemulihan Keuangan Negara dan Daerah
Rp. 3.624.506.942,-
7. Pelaksanaan MoU
152 MoU, Pidana Umum
Dalam rangka mendukung program Asta Cita dalam reformasi hukum, Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah menyelesaikan perkara dengan pendekatan Restorative Justice sebanyak satu perkara selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun jumlah penanganan perkara tindak pidana umum pada 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo antara lain adalah sebagai berikut :
100 Hari Pemerintahan Prabowo- Gibran ( 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025)
No. Tahap Penanganan Perkara
Jumlah .1, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
110 Perkara
2. Pra Penuntutan
78 Perkara
3. Penuntutan
68 Perkara
4. Eksekusi 97 Perkara
5. Restorative Justice (RJ)
1. Perkara Capaian Kinerja Tahun 2024
No. Tahap Penanganan Perkara Target
Capaian Kinerja
1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
120 Perkara
350 Perkara
2. Pra penuntutan
120 Perkara
332 Perkara
3. Penuntutan
120 Perkara
266 Perkara
4. Eksekusi
100 Perkara
239 Perkara
5. Restorative Justice (RJ)
3 Perkara, 9 Perkara
Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
Sebagai bagian dari upaya mendukung program Asta Cita, Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti telah mencatat capaian kinerja yang mana telah dilakukan pengembalian barang bukti ke pemilik sebanyak 28 perkara sesuai dengan Asta Cita dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dimana barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
100 Hari Pemerintahan Prabowo- Gibran ( 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025)
No. Kegiatan Jumlah
1. Pemeliharaan Barang Bukti
76 perkara
2. Penyelesaian BB ;
Lelang/Penjualan Barang Rampasan
Pengembalian Barang Bukti Ke Pemilik
34 perkara, 28 perkara
3. Pemusnahan BB/Sitaan/Rampasan
1 kegiatan (36 perkara)
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp. 51.090.000
Capaian Kinerja Tahun 2024
No.Kegiatan
Target, Capaian Kinerja
1. Pemeliharaan Barang Bukti
100 perkara, 109 perkara
2. Pemusnahan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan
100 perkara, 119 perkara
3. Penyelesaian/Lelang Barang Rampasan
100 perkara, 178 perkara
Pembinaan, Selama 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah berhasil meraih sejumlah pencapaian terkait Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) diantaranya:
100 Hari Pemerintahan Prabowo- Gibran ( 21 Oktober 2024 – 30 Januari 2025)
NO, CAPIAN KINERJA PEMBINAAN, OKTOBER 2024
NOVEMBER 2024 DESEMBER 2024
1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp.163.970.500
Rp.128.541.000
Rp.47.380.000
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian Kinerja Tahun 2024
Tahun Total Pagu Anggaran
Realisasi Persentase 2024
Rp. 11.159.666.000
Rp. 11,059,893,548
99.43 % Tahun 2024
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Total Pagu PNBPR Rp. 1.218.800.000,-
Realisasi Rp. 1.533.901.783,-
%125,85%.” Tutup Kasi Intel Kejari Praya.(Red).
Penulis : Rossi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
