Aksi Demo di DPRD Lombok Tengah Berjalan Tanpa Anarkis 

Selasa, 2 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombokdaily.net – Gabungan pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi (demo) di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/09/2025). Aksi demo ini berjalan damai. Tanpa anarkis.

Massa aksi membawa sejumlah atribut. Selain bendera merah putih, massa juga mengibarkan bendera hitam dengan simbol tengkorak yang identik dengan kelompok bajak laut dalam serial One Piece.

“Kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa adalah gerakan independen,” tegas salah seorang orator.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Massa aksi berasal dari Himpunan Mahasiswa Lombok Tengah (HIMASTA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI).

Pantauan di lapangan, aparat gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP Lombok Tengah tampak siaga.

Masyarakat setempat pun ikut menyaksikan massa aksi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Dari atas mobil komando, salah satu orator meminta massa aksi untuk membentuk lingkaran. Jangan sampai ada penyusup yang masuk ke dalam barisan massa aksi.

Dan, menyerukan agar tidak membuat kerusakan saat aksi berlangsung. “Karena kalau ada kerusakan, kita semua yang rugi,” katanya.

Anggota DPRD pun diingatkan menjadi contoh yang baik, bisa menjaga ucapan. Kalau ada anggota dewan yang arogan, menghina rakyat, diminta untuk dipecat.

Massa aksi juga mempertanyakan kinerja DPRD Lombok Tengah. Pasalnya, masih banyak lampu penerangan jalan umum (PJU) mati, infrastruktur jalan banyak rusak, guru honorer yang belum sejahtera secara ekonomi, dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Bahaya Tiang Listrik Tumbang Dewan Erlan Minta PLN Segera Atensi Sebelum Masyarakat Jadi Korban

Tuntutan massa aksi didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S,Ag Uhibbusa’adi, HL Sarjana SH, Wakil Pimpinan DPRD, anggota H Supli Sh, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri, Wakil Bupati Lombok Tengah HM. Nursiah, dan sejumlah anggota DPRD Fraksi lainnya. Namun Mahasiswa menyatakan Perwakilan Perempuan Minim Yang Hadir menemui Massa.

Kapolres dan Dandim Lombok Tengah turut serta menemui massa aksi.

“perbaikan Lampu penerangan jalan umum (PJU),diantaranya depan DPRD Loteng, sejumlah Lokasi di Kota Praya, masa Bapak ndk melihat kota praya terlihat kota mati, perbaikan ini akan berdampak pada kurangnya angka kriminal di Kabupaten Loteng. Bukan dikota saja pju di lakukan di masing masing desa di 149 Kelurahan/desa di kabupaten Loteng. Kita minta kepada DPRD/Pemerintah untuk diatensi,” ujar Ketua Aksi.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan mengapresiasi massa aksi yang menyampaikan aspirasi dengan sangat baik, santun dan tidak merusak fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat.

“Ini menjadi role model (patut dicontoh) Lombok Tengah,” ucapnya.

Ramdan mengaku sangat terharu melihat aksi massa tersebut. Tidak seperti di daerah-daerah lain yang mana beberapa hari terakhir ini unjuk rasa yang dilakukan sampai merusak fasilitas bahkan hingga penjarahan.

 

“Di Lombok Tengah aman. Mereka menyuarakan aspirasi dengan baik dan menyerukan untuk menjaga persatuan dan jangan sampai ada kerusuhan,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, dari sejumlah tuntutan mereka itu secara umum dibagi dua. Ada yang bisa diselesaikan di pemerintah daerah (Pemda) Lombok Tengah, dan ada yang menjadi domain atau wewenang pemerintah pusat.

Baca Juga :  Kapolres Loteng Tekankan Netralitas Pada Pemilu 2024

“Saya sudah tandatangani tuntutan adik-adik mahasiwa tadi,” cetusnya.

Katanya, DPRD berkomitmen dengan Bupati Lombok Tengah untuk kemudian menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan massa aksi itu. Misalnya soal PJU, infrastruktur jalan, hingga guru honorer. Bahkan disebutkannya bahwa guru honorer yang diangkat menjadi PPPK itu paling banyak diantara kabupaten kota di NTB.

Adapun tuntutan mereka yang menjadi domain pusat, itu wewenang pemerintah pusat. Pihaknya di DPRD, jelasnya, hanya menyambung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Misalnya soal MBG adalah kebijakan pemerintah pusat.

“Tapi kita evaluasi bersama. Kalau ada kemudian pemilik-pemilik MBG yang tidak melaksanakan SOP/standarisasi yang ada, kami DPRD juga mengusulkan izinnya dicabut kalau ada ditemukan faktanya tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh MBG,” terang Ramdan.

Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahti yang turut menemui massa aksi, memberi applause kepada gabungan mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi secara damai. Tuntutan mereka tentu harus ditindaklanjuti.

“Terhadap kondisi yang kita lihat di media, di jakarta itu sebenarnya bukan cerminan semua sampai di level bawah. Tapi kita diingatkan oleh mahasiswa untuk mengevakusi,” cetusnya.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, ada pun tuntutan mereka seperti lampu PJU, jalan, dan lainnya iru, pihaknya di Eksekutif tentu harus sinergi dengan DPRD.

Baca Juga :  Ini Hebat! Polres Loteng Dipercaya Salurkan Bantuan dari Presiden

“Untuk PJU misalnya, bersama kepala desa (Kades) sudah mulai ikut menganggarkan. Bukan saja kita berfikir ke level kabupaten tapi sampai desa,” jelasnya.

Untuk diketahui, massa aksi meninggalkan gedung DPRD Lombok Tengah sekitar pukul 12.17 Wita. Aksi demo berjalan damai dan berakhir kondusif. Tanpa anarkis. Tanpa kerusuhan.

Aksi demo ke DPRD di Indonesia dilakukan dengan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

Tuntutan terkait anggaran

Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Tuntutan terkait kebijakan pemerintah RI

Evakuasi dan Hentikan program Makan Bergizi Gratis karena dianggap tidak tepat sasaran dan memberatkan anggaran, karena banyak kasus Keracunan di beberapa tempat Lokasi MBG.

Hentikan Militerisasi dan Represivitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI & POLRI

Tolak Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba)

Tuntutan terkait hak asasi manusia di beberapa Daerah di Indonesia

Usut tuntas pelanggaran yang menyebabkan Meninggalnya Affan Kurniawan (ojol).

 

Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.

 

 

Tuntutan terkait ekonomi dan kesejahteraan

 

Berikan Perlindungan dan Jaminan Pegawai dan Pekerja serta hentikan Politik Upah Murah.

Tangkap dan miskinkan koruptor dan sahkan Undang-Undang Perampasan Aset

Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi Efisiensi Anggaran Sejati

Tuntutan-tuntutan ini disampaikan dalam aksi demo yang dilakukan di beberapa Daerah Di Indonesia. |®|

Penulis : Rossi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lombokdaily.net

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Keadaan Negara Pasca Kerusuhan LMND Sampaikan Pernyataan Sikap Serentak 
Isnanin Mukadar Terpilih Sebagai Ketua Umum LMND Periode 2025–2027
Uang “Siluman” Pokir Dewan Provinsi NTB dikembalikan 
Bupati Apresiasi Prestasi Baiq Nur Latifatuzzahrah Raih Juara 3 MTQM Unram
Nugroho : Pengosongan Lahan Tanjung Aan Dapat Dukungan Dari Stikhokder 
Media Pemerhati BUMD Berikan Penghargaan Kepada Direksi PDAM Loteng, atas Inovasi Pelayanan Publik
Lahan Yang Ditempati Pelapak di Pantai Aan HPL Milik ITDC
Sekjen Lintas Generasi NWDI Desak Presiden Prabowo Ambil Peran Aktif dalam Isu Perdamaian Iran dan Israel
Berita ini 4 kali dibaca

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERKAIT

Selasa, 2 September 2025 - 07:32 WIB

Aksi Demo di DPRD Lombok Tengah Berjalan Tanpa Anarkis 

Selasa, 2 September 2025 - 06:46 WIB

Keadaan Negara Pasca Kerusuhan LMND Sampaikan Pernyataan Sikap Serentak 

Senin, 18 Agustus 2025 - 17:48 WIB

Uang “Siluman” Pokir Dewan Provinsi NTB dikembalikan 

Rabu, 16 Juli 2025 - 18:57 WIB

Bupati Apresiasi Prestasi Baiq Nur Latifatuzzahrah Raih Juara 3 MTQM Unram

Rabu, 16 Juli 2025 - 13:55 WIB

Nugroho : Pengosongan Lahan Tanjung Aan Dapat Dukungan Dari Stikhokder 

🗂️🗂️🗂️🗂️LOMBOKDAILY TERBARU

Politik Lombokdaily

Caleg PPP Sahiburrahban Diusulkan Ke DPP, Pengganti Nursa’i 

Rabu, 3 Sep 2025 - 06:45 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

Bimtek PPID Dorong Desa Lebih Transparan

Selasa, 2 Sep 2025 - 13:02 WIB

Pemerintahan Lombokdaily

QRIS Hadir di Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah Percepat Ekonomi Digital NTB

Selasa, 2 Sep 2025 - 10:28 WIB

Steatment Lombokdaily

Aksi Demo di DPRD Lombok Tengah Berjalan Tanpa Anarkis 

Selasa, 2 Sep 2025 - 07:32 WIB

Steatment Lombokdaily

Keadaan Negara Pasca Kerusuhan LMND Sampaikan Pernyataan Sikap Serentak 

Selasa, 2 Sep 2025 - 06:46 WIB