Lombokdaily.Net -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Hal itu sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh daerah di Indonesia. Hal itu diungkapkan Rini saat bertemu Saifullah di Kantor Kementerian PANRB.
“Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Rini dalam keterangan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rini menjelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.
Menurut Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek SDM dan kelembagaan. Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas ASN untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.
“Sementara itu dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial,” tuturnya.
Sementara itu, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Saifullah menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
“Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespons dengan cepat apa yang harus kita kerjakan. Salah satu di antaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini. Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini,” ungkap Saifullah.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. Sebab Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
“Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik dan disamping tata kelola kita berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain,” ujarnya.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(**).
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
