Minta PAD Realistis dan Belanja untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Jalan Desa
LOMBOKDAILY.NET. PRAYA, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap APBD Tahun Anggaran 2027, Senen (19/10/2026) Berlangsung di Gedung Aula Rapat Paripurna diPraya Tengah. Fraksi Persatuan Bintang Rakyat (F-PBR) yang dibacakan oleh Sugiarto menegaskan, APBD Lombok Tengah harus benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Fraksi PBR mengapresiasi Nota Keuangan yang disampaikan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah 2027 ditarget Rp2.531.215.618.000 (Rp2,53 Triliun) dan belanja daerah Rp2.530.920.264.039 (Rp2,53 Triliun).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, F-PBR mencatat target pendapatan itu tidak boleh asal pasang. “Ada empat catatan untuk pendapatan daerah,” ujar Sugiarto.
Pertama, pajak dan retribusi harus diperbaiki sistemnya dengan digitalisasi, tapi jangan memberatkan rakyat kecil. Kedua, aset daerah yang tidur harus dimanfaatkan. Ketiga, potensi pariwisata Mandalika, hotel, restoran dan perdagangan harus dikelola terintegrasi agar uangnya masuk ke daerah dan warga ikut sejahtera. Keempat, target PAD harus pakai data nyata, bukan target di atas kertas yang sulit dicapai. Untuk belanja daerah, F-PBR meminta kualitas belanja lebih penting dari besarnya anggaran. Uang rakyat harus untuk enam hal pokok:
1. Pendidikan: Perbaiki gedung sekolah, pemerataan guru, dan bantu siswa miskin agar tidak putus sekolah.
2. Kesehatan: Perbaiki layanan Rumah Sakit dan Puskesmas, lengkapi obat dan tenaga kesehatan, serta fokus turunkan stunting.
3. Infrastruktur Merata: Pembangunan jangan hanya di kota dan Mandalika. Jalan kabupaten, jalan antar desa, irigasi sawah, air bersih dan sanitasi di desa harus diprioritaskan.
4. UMKM: Bantuan untuk UMKM jangan hanya pelatihan seremonial. Harus ada pendampingan modal, pemasaran, dan produk lokal Lombok Tengah harus bisa masuk ke hotel dan restoran.
5. Petani dan Nelayan: Perhatikan pupuk, bibit, irigasi, teknologi pertanian dan alat tangkap nelayan.
6. Kemiskinan dan Pengangguran: Bantuan sosial harus tepat sasaran dan berbasis data. Investasi dan pariwisata harus membuka lapangan kerja untuk warga lokal.
Selain itu, F-PBR juga meminta belanja operasional seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat seremonial dikurangi dan dilakukan secara transparan.
Fraksi PBR yang diketuai Lalu Hadimi, Wakil Ketua Muhamad Maulidi, Sekretaris Sugiarto dan Bendahara Wahyudi
Fraksi PBR menekankan kepada pemda diantaranya strategi konkret menaikkan PAD, pemerataan infrastruktur desa, strategi tekan kemiskinan, manfaat pariwisata untuk warga lokal, dan antisipasi jika target pendapatan tidak tercapai.
F-PBR berharap pembahasan APBD 2027 dilakukan secara cermat, terbuka dan bertanggung jawab agar APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lombok Tengah. Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
