LOMBOKDAILY.NET. LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan akan mempertahankan anggaran yang telah disampaikan ke DPRD. Hal itu disampaikan usai adanya pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Nantinya, pembahasan akan dilanjutkan lebih detail antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Lombok Tengah untuk berdialog dan melihat skala prioritas yang paling mendesak.
Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Dr HM Nursiah menegaskan bahwa pembahasan ini tidak berpengaruh terhadap tiga kantin yang disorot. Termasuk kajian dan besaran anggaran akan dibahas tuntas di forum tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu sorotan dalam pembahasan adalah belanja pegawai yang masih di atas 40 persen. Nursiah menyebut, belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah tersebut wajib dianggarkan untuk gaji hampir 50 ribu ASN yang terdiri dari PNS dan P3K.
“Belanja pegawai hampir 50 ribu, itu jumlah ASN, wajib kita anggarkan gajinya. Tahun ini dan tahun depan beda sedikit, ada peningkatan karena pensiun,” jelasnya.
Selain soal anggaran, DPRD juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Lombok Tengah.
Menanggapi itu, Wabup menyebut tingkat pengangguran terbuka di Lombok Tengah saat ini berada di angka 2,7 persen. Angka tersebut menjadi asumsi makro dan motivasi bagi pemerintah untuk terus membuka lapangan kerja. Salah satu upaya yang dinilai efektif adalah Job Fair (Jobper). Pada pelaksanaan kemarin, Job Fair menarik ribuan pencari kerja.
“Itu peluang untuk kita dorong masyarakat bekerja di semua lini perusahaan di Lombok Tengah. Job Fair sangat efektif untuk terus kita kembangkan,” ujar Dr HM Nursiah, S,sos MSI.
Selain Job Fair, Pemkab juga memfasilitasi pelatihan kerja melalui BLK serta membuka peluang kerja di luar negeri. Masyarakat diminta menempuh jalur legal dan tidak tergiur jalur ilegal. Editor: Muhammad ROSIDI
Penulis : TOH
Editor : Rossidi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
