Wabup Loteng Target Kemiskinan 10,31 Persen di 2026

PRAYA – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus menunjukkan tren penurunan. Pada 2025, angka kemiskinan menyentuh 10,68 persen, turun signifikan dari 12,07 persen pada tahun 2024.

Capaian tersebut menempatkan Loteng di peringkat ketiga terendah di Provinsi NTB, setelah Kota Mataram 10,55 persen dan Kota Bima 10,61 persen.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Loteng, H. Muhammad Nursiah saat evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Ballroom Kantor Bupati Loteng.

“Angka itu turun dari 12,07 persen pada 2024. Target kita kemiskinan kembali turun sekitar 10,31 persen di 2026,” sebut Wabup Nursiah.

Ia menegaskan, meski turun, Pemda tetap memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi. Kecamatan Pujut tercatat 11,77 persen atau 16.037 jiwa, Kecamatan Jonggat 10,25 persen atau 13.960 jiwa, dan Praya Barat 10,17 persen atau 13.858 jiwa.

Untuk mengejar target tersebut, Pemda akan menerapkan strategi “3 Pintu” agar program pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Pintu pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program JKN, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pintu kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, peternakan, perikanan, hingga program padat karya.

“Sementara pintu ketiga kita fokus pada pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan RTLH, penyediaan air minum, sanitasi, dan peningkatan akses pendidikan,” papar Nursiah.

Pihaknya berharap, melalui strategi tersebut, kemiskinan tidak hanya turun secara angka, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa berkurangnya beban hidup, meningkatnya peluang pendapatan, serta membaiknya kualitas hunian dan layanan dasar.

Sementara itu, Kepala BPS Loteng, M. Jupri Sardi menyatakan, salah satu indikator kemiskinan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat miskin berdasarkan hasil survei lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi stakeholder untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem harus digenjot maksimal.

“Program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan menggunakan indikator yang terukur, sehingga intervensi pemerintah dapat semakin tepat sasaran,” pungkasnya.| Editor Keccoh.

Penulis : TOH

Editor : Rossidi

Sumber Berita : Lombokdaily.net