LOMBOKDAILY.NET -Kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah berakhir pada Desember 2024. Hasil tersebut menentukan nasib ribuan tenaga honorer dikabupaten Lombok Tengah yang sebagian besar sudah diangkat sebagai PPPK, sementara yang lainnya akan diberikan kesempatan untuk menjadi ASN jika memenuhi ketentuan tertentu. Sementara yang tidak lulus PPPK, atau ada masalah terkait seleksi Admistrasi diharapkan BKPSDM segera akan lakukan Verifikasi sesuai Data dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tidak berapliasi Negatif kepada pemerintah.
Kelulusan PPPK 2025 ini diikuti oleh berbagai kategori pelamar, seperti lulusan D-4 bidan, pendidik, guru THK-II, eks-TKH-II, dan tenaga non-ASN. Setelah mengikuti seleksi, peserta yang berhasil akan diangkat menjadi PPPK, sementara mereka yang gagal masih memiliki peluang untuk diangkat sebagai ASN, Namun dengan ketentuan tertentu berdasarkan Aturan Dari Kementerian MenPanRB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, hasil Pengangkatan Pegawai PPPK Sudah diumumkan.
Peserta seleksi di Instansi pemerintah daerah melalui BKPSDM dipastikan lulus sesuai dengan formasi yang tersedia kemudian bekerja di Instansi Terkait sesuai dengan Kompetensinya. mencakup tiga aspek utama, yaitu seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta wawancara begitu juga soal nilainya Kemudian Semua Sistim Online, saya kira mereka tidak ada celah untuk mereka bermain. Adapun Soal Seleksi admistrasi peserta PPPK, pihak BKPSDM sudah melakukan verivikasi melalui Sistem Aturan yang Cukup ketat misalnya Tenaga Honorer harus memenuhi ketentuan jam mengajar ASN. Honorer harus memperoleh penilaian kinerja yang baik dari Instansi tempat mereka bekerja. Honorer harus mendapatkan rekomendasi dari atasan di Instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Dengan adanya peluang ini, diharapkan tenaga honorer tetap bisa berkontribusi sebagai ASN.
Pemerintah melalui BKPSDM hanya memfasilitasi dalam prosesnya secara Online, soal Kelulusan itu kebijakan atau keputusan dari pusat.
Kesempatan untuk penerimaan PPPK akan dilakukan lagi tahun 2026. Sehingga seluruh tenaga honorer pada akhirnya menjadi ASN dengan mekanisme PPPK. Pemda juga berharap semua honorer yang ada diloteng bisa naik statusnya menjadi PPPK. namun semua itu nantinya tergantung Kementerian MenpanRB prosesnya kan masih lama termasuk aturan Penempatan PPPK yang Lulus.
Sementara itu Jumlah peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lombok Tengah (Loteng) yang lulus mencapai 690 orang. Rinciannya, 651 tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 39 orang.” Jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lalu Wardihan pada wartawan.
Ia mengatakan, jumlah PPPK yang dinyatakan lulus tersebut kurang dari kuota yang telah ditetapkan. Diketahui, untuk kuota PPPK tenaga kesehatan sebanyak 713 formasi dan tenaga teknis 50 formasi.
“Pengisian formasi itu dilakukan sesuai dengan hasil tes seleksi yang dilakukan langsung oleh BKN atau yang lulus,” terangnya.
Wardihan menuturkan, jumlah pelamar PPPK Loteng pada tahun 2023 mencapai 2.981 pelamar, namun yang memenuhi syarat sebanyak 2.597 dan peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 384 pelamar. “Itu hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh BKN,” ucapnya.
Ditekankan, seleksi PPPK 2023 dilakukan secara terbuka atau transparan. Sebab, hasil tesnya bisa dilihat langsung oleh peserta begitu selesai mengikuti tes CAT, sehingga yang dinyatakan lulus itu sesuai hasil seleksi.
Sebelumnya, para peserta memperebutkan sebanyak 891 formasi. Terdiri dari 713 formasi untuk tenaga kesehatan termasuk didalamnya K2, serta tenaga teknis 50 orang dan tenaga guru sebanyak 119 orang untuk bidang studi yang masih dibutuhkan antara lain Bahasa Indonesia, PKN, Penjaskes, Prakarya, BK dan Seni Budaya.
“Yang menentukan hasil seleksi ini adalah dari BKN langsung sesuai dengan hasil Tes CAT pelamar,” ujarnya.
Asesment ini melibatkan tim asesor atau lembaga penguji yang telah terakreditasi A, sesuai dengan aturan dari KASN dan hasil asesmen ini merupakan bagian dari seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Lingkup Pemkab Loteng.
“Mereka mengikuti tes psikologi dari tim asesor atau tenaga profesional atau lembaga yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian kompetisi,” kata Wardihan.
Ia mengatakan Assesment untuk pengisian jabatan eselon II ini dilaksanakan secara online dan offline selama 6 hari hingga tanggal 22 Desember. Hasil assesment ini menjadi bagian dari penilaian Pansel dalam menentukan tiga besar calon untuk pengisian OPD yang kosong ke KASN.
“Hasil Pansel itu dilaporkan ke KASN, setelah ada rekomendasi dari KASN, baru dilakukan pelantikan,” katanya.
Tujuh dinas yang dilakukan seleksi diantaranya untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Loteng.
Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng.Tujuh OPD itu saat ini masih dijabat oleh Plt. Setelah ada hasil Pansel baru dilakukan pengisian,” kata Wardihan.
Selain itu Pemda loteng sudah melakukan transparansi dalam melakukan seleksi dalam penerimaan PPPK,” jika ada hal yang berbau pro dan kontra itu sudah hal yang biasa, namun pihak BKPSDM selalu siap dalam menerima saran dan masukan dari masyarakat kabupaten Loteng,” tutupnya. (**)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lombokdaily.net
